PRODUK HUKUM TAHUN 2009

 

NOMOR TENTANG STATUS JENIS KATEGORI DETAIL
84 Tahun 2009 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81 Tahun 2009 Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
80 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
79 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
78 Tahun 2009 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf International pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
77 Tahun 2009 Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
76 Tahun 2009 Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
75 Tahun 2009 Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
74 Tahun 2009 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
73 Tahun 2009 Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
72 Tahun 2009 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
71 Tahun 2009 Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
68 Tahun 2009 Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
67 Tahun 2009 Akreditasi Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
66 Tahun 2009 Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
64 Tahun 2009 Pejabat perbendaharaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
63 Tahun 2009 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri
62 Tahun 2009 Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olipiade Sain Internasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
61 Tahun 2009 Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
60 Tahun 2009 Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
59 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
57 Tahun 2009 Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
56 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
55 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
54 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
53 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
52 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
52 Tahun 2009 Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Presiden Administrasi
50 Tahun 2009 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
49 Tahun 2009 Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta Berlaku Peraturan Menteri Buku
48 Tahun 2009 Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
47 Tahun 2009 Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Berlaku Peraturan Presiden Organisasi
46 Tahun 2009 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
45 Tahun 2009 Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
44 Tahun 2009 Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket, B, dan Paket C Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
43 Tahun 2009 Standar Tenaga Administrasi, Pendidikan pada Program Paket A, Paket, B, dan Paket C Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
42 Tahun 2009 Standar Pengelola Kursus Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
41 Tahun 2009 Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor Berlaku Peraturan Pemerintah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
41 Tahun 2009 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
40 Tahun 2009 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
39 Tahun 2009 Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
38 Tahun 2009 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
37 Tahun 2009 Dosen Berlaku Peraturan Pemerintah Pendidikan Tinggi
37 Tahun 2009 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
36 Tahun 2009 Program Paket C Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
35 Tahun 2009 Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
34 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2009 Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
33 Tahun 2009 Perfilman Berlaku Undang-Undang Kebudayaan
32 Tahun 2009 Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara Atau Perguruan Tinggi, Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
31 Tahun 2009 Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus, Bantuan Kesejahteraan Guru di Daerah Tertinggal, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
30 Tahun 2009 Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
29 Tahun 2009 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 127/O/2004 tentang Perubahan Balai Pelatihan Teknologi Grafika menjadi Balai Grafika Berlaku Peraturan Menteri
28 Tahun 2009 Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
26 Tahun 2009 Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
25 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2009 Pelayanan Publik Berlaku Undang-Undang Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Berlaku
22 Tahun 2009 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
21 Tahun 2009 Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Tahun 2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2009 Beasiswa Unggulan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
19 Tahun 2009 Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
18 Tahun 2009 Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
16 Tahun 2009 Satuan Pegawas Intern Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
15 Tahun 2009 Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2008/2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2009 Kriteria Perangkat Akreditasi Sekolah Menegah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
12 Tahun 2009 Kriteria Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
11 Tahun 2009 Kriteria Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
10 Tahun 2009 Serfikasi Guru Dalam Jabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Tahun 2009 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
9 Tahun 2009 Badan Hukum Pendidikan Tidak Berlaku Undang-Undang Pendidikan Tinggi
8 Tahun 2009 Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7 Tahun 2009 Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
6 Tahun 2009 Organaisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidika Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
4 Tahun 2009 Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Negeri Gorontalo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
3 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
2 Tahun 2009 Statuta Universitas Nusa Cendana Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
1 Tahun 2009 Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi