PRODUK HUKUM TAHUN 0000

 

NOMOR TENTANG STATUS JENIS KATEGORI DETAIL
53 Tahun 2021 Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Berlaku Peraturan Pemerintah
52 Tahun 2021 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry Berlaku Peraturan Pemerintah
51 Tahun 2021 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Berlaku Peraturan Pemerintah
49 Tahun 2021 Perlakukan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya Berlaku Peraturan Pemerintah
48 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Berlaku Peraturan Pemerintah
47 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Berlaku Peraturan Pemerintah
46 Tahun 2021 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Berlaku Peraturan Pemerintah
45 Tahun 2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial Berlaku Peraturan Pemerintah
44 Tahun 2021 Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehata Berlaku Peraturan Pemerintah
43 Tahun 2021 Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah Berlaku Peraturan Pemerintah
42 Tahun 2021 Kemudahan Proyek Strategis Nasional Berlaku Peraturan Pemerintah
39 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Berlaku Peraturan Pemerintah
38 Tahun 2021 Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah Berlaku Peraturan Pemerintah
37 Tahun 2021 Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berlaku Peraturan Pemerintah
36 Tahun 2021 Pengupahan Berlaku Peraturan Pemerintah
35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Berlaku Peraturan Pemerintah
34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berlaku Peraturan Pemerintah
33 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian Berlaku Peraturan Pemerintah
32 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Penerbangan Berlaku Peraturan Pemerintah
31 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Berlaku Peraturan Pemerintah
30 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berlaku Peraturan Pemerintah
29 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Berlaku Peraturan Pemerintah
28 Tahun 2021 Penyelenggaran Bidang Perindustrian Berlaku Peraturan Pemerintah
27 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Berlaku Peraturan Pemerintah
26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian Berlaku Peraturan Pemerintah
25 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berlaku Peraturan Pemerintah
24 Tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan Berlaku Peraturan Pemerintah
23 Tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan Berlaku Peraturan Pemerintah
22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berlaku Peraturan Pemerintah
21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang Berlaku Peraturan Pemerintah
20 Tahun 2021 Penerbitan Kawasan dan Daerah Terlantar Berlaku Peraturan Pemerintah
19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berlaku Peraturan Pemerintah
18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Berlaku Peraturan Pemerintah
17 Tahun 2021 Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Berlaku Peraturan Pemerintah
16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Berlaku Peraturan Pemerintah
15 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek Berlaku Peraturan Pemerintah
14 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Berlaku Peraturan Pemerintah
13 Tahun 2021 Penyelenggaraan Rumah Susun Berlaku Peraturan Pemerintah
12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berlaku Peraturan Pemerintah
11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa Berlaku Peraturan Pemerintah
10 Tahun 2021 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Berlaku Peraturan Pemerintah
9 Tahun 2021 Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Berlaku Peraturan Pemerintah
8 Tahun 2021 Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil Berlaku Peraturan Pemerintah
7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berlaku Peraturan Pemerintah
6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Berlaku Peraturan Pemerintah Perizinan
4 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Peraturan Pemerintah
3 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Berlaku Peraturan Pemerintah
2 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nama Rupabumi Berlaku Peraturan Pemerintah
2 Tahun 2021 Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) Berlaku Peraturan Presiden
1 Tahun 2021 Tata Cara Pemeriksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Peraturan Pemerintah
1 Tahun 2021 Pengelolaan Mikroorganisme Berlaku Peraturan Presiden
13 Tahun 2020 Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) Berlaku Undang-Undang
12 Tahun 2020 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence) Berlaku Undang-Undang
10 Tahun 2020 Bea Meterai Berlaku Undang-Undang
9 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Berlaku Undang-Undang
8 Tahun 2020 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Berlaku Undang-Undang
7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Berlaku Undang-Undang
5 Tahun 2020 Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) Berlaku Undang-Undang
4 Tahun 2020 Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Berlaku Surat Edaran Menteri
4 Tahun 2020 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) Berlaku Undang-Undang
3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berlaku Undang-Undang
2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Berlaku Undang-Undang
1 Tahun 2020 Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Berlaku Undang-Undang
13 Tahun 2019 Pencegahan Penyebarluasan Berita Hoaks yang Bermuatan Ujaran Kebencian di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Surat Edaran Menteri Organisasi
--- Tahun 0000 Berlaku