PRODUK HUKUM

 

NOMOR TENTANG STATUS JENIS KATEGORI DETAIL
36 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
34 Tahun 2019 Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
32 Tahun 2019 Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
31 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
30 Tahun 2019 Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
29 Tahun 2019 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
28 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
24 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
23 Tahun 2019 Klasifikasi Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
22 Tahun 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
18 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
17 Tahun 2019 Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
16 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15 Tahun 2019 Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2019 Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film Dari Peredaran Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
13 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2019 Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
11 Tahun 2019 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
10 Tahun 2019 Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
9 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
8 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
7 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
6 Tahun 2019 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
4 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
2 Tahun 2019 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
1 Tahun 2019 Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
50 Tahun 2018 Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
49 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2018 Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
47 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
45 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
44 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
43 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2018 Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
41 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu, dan Lanjut Usia Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
40 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
35 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
34 Tahun 2018 Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
33 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
32 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
31 Tahun 2018 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2018 Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
29 Tahun 2018 Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
28 Tahun 2018 Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 7 (tujuh) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
24 Tahun 2018 Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
23 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
22 Tahun 2018 Pedoman Upacara Bendera di Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2018 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali pada Olimpiade Sains Internasional Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
20 Tahun 2018 Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2018 Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
18 Tahun 2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
17 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
16 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2018 Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
12 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
11 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
10 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
8 Tahun 2018 Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
7 Tahun 2018 Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
6 Tahun 2018 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
4 Tahun 2018 Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
3 Tahun 2018 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
2 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
1 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
40 Tahun 2017 Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
39 Tahun 2017 Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
38 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
37 Tahun 2017 Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015 Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
36 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2017 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2017 Standar Kompetensi Kerja Khusus Kurator Museum Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
33 Tahun 2017 Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bidang Animasi, Jaringan Komputer, Las Busur Manual, Pekarya Kesehatan, dan Teknisi Komputer Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
32 Tahun 2017 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2017 Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2017 Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
29 Tahun 2017 Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2017 Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2017 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
26 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
25 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
24 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Komponen dalam Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Buku
23 Tahun 2017 Hari Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2017 Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
21 Tahun 2017 Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
20 Tahun 2017 Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
19 Tahun 2017 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
18 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
17 Tahun 2017 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
16 Tahun 2017 Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
15 Tahun 2017 Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2017 Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2017 Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
10 Tahun 2017 Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
8 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
7 Tahun 2017 Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
6 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
4 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
3 Tahun 2017 Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
1 Tahun 2017 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
75 Tahun 2016 Komite Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
74 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
73 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
72 Tahun 2016 Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
71 Tahun 2016 Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Buku
70 Tahun 2016 Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
69 Tahun 2016 Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
68 Tahun 2016 Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
67 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
66 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
64 Tahun 2016 Rincian Tugas Kantor Bahasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
63 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Bahasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
62 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
61 Tahun 2016 Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
60 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
59 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
58 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
57 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
56 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
55 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
54 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
53 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
52 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
51 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kepulauan Riau Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
50 Tahun 2016 Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
49 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2016 Rincian Tugas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2016 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2016 Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
45 Tahun 2016 Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
44 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
43 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
40 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2016 Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Arkeologi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2016 Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2016 Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
28 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu pendidikan dasar dan menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
27 Tahun 2016 Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
26 Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan Teknisi Akuntansi Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
25 Tahun 2016 Komponen dalam Perhitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Buku
24 Tahun 2016 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
23 Tahun 2016 Standar Penilaian Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2016 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2016 Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2016 Program Indonesia Pintar Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
18 Tahun 2016 Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
17 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
16 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
15 Tahun 2016 Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
14 Tahun 2016 Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
13 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
10 Tahun 2016 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
9 Tahun 2016 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
8 Tahun 2016 Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Buku
7 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
6 Tahun 2016 Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
5 Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2016 Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
3 Tahun 2016 Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
2 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
1 Tahun 2016 Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
82 Tahun 2015 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
79 Tahun 2015 Data Pokok Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
78 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja balai Bahasa di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
77 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
76 Tahun 2015 Bantuan Penulisan Buku Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Buku
75 Tahun 2015 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
74 Tahun 2015 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
73 Tahun 2015 Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
72 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
71 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
70 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
69 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
68 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
67 Tahun 2015 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
66 Tahun 2015 Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
65 Tahun 2015 Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
64 Tahun 2015 Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
63 Tahun 2015 Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
62 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
61 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
60 Tahun 2015 Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
59 Tahun 2015 Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
58 Tahun 2015 Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
57 Tahun 2015 Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
56 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
55 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
54 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
53 Tahun 2015 Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
52 Tahun 2015 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
50 Tahun 2015 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
49 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
44 Tahun 2015 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
43 Tahun 2015 Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
42 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
41 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
40 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2015 Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
24 Tahun 2015 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan kelas XI SMA/MA yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
23 Tahun 2015 Penumbuhan Budi Pekerti Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2015 Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
21 Tahun 2015 Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 20.14 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
19 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi * Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
17 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
16 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan *** Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
13 Tahun 2015 Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
11 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
10 Tahun 2015 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
9 Tahun 2015 Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
8 Tahun 2015 Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
7 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
6 Tahun 2015 Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
5 Tahun 2015 Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2015 Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 Tahun 2015 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
2 Tahun 2015 Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
1 Tahun 2015 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Pemiatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
162 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
161 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
160 Tahun 2014 Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
159 Tahun 2014 Evaluasi Kurikulum Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
158 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
157 Tahun 2014 Kurikulum Pendidikan Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
156 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
155 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
154 Tahun 2014 Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
153 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
152 Tahun 2014 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
151 Tahun 2014 Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
150 Tahun 2014 Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi untuk Program Magister Bagi Lulusan Program Sarjana Penerima Bidikmisi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
149 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
148 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
147 Tahun 2014 Program Bantuan Sosial Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
146 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
145 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
144 Tahun 2014 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
143 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
142 Tahun 2014 Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
141 Tahun 2014 Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
140 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
139 Tahun 2014 Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
135 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
131 Tahun 2014 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
130 Tahun 2014 Percatakan Buku Sejarah di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
129 Tahun 2014 Sekolah Rumah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
128 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
127 Tahun 2014 Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
126 Tahun 2014 Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
124 Tahun 2014 Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
123 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
122 Tahun 2014 Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
121 Tahun 2014 Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Bar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
120 Tahun 2014 Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali pada Olimpiade Sains Internasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
119 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
118 Tahun 2014 Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Diperbantukan Sebagai Pendidik di Daerah Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
117 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Universitas Sebelas Maret Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
116 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
115 Tahun 2014 Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
114 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
113 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
112 Tahun 2014 Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
111 Tahun 2014 Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
110 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
109 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Universitas Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
108 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Jambi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
107 Tahun 2014 Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
106 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
105 Tahun 2014 Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
104 Tahun 2014 Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
103 Tahun 2014 Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
102 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
101 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
100 Tahun 2014 Penyediaan Buku Kurikulum 2013 Semeter II Tahun Ajaran 2014/2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
99 Tahun 2014 Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
98 Tahun 2014 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
97 Tahun 2014 Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
96 Tahun 2014 Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Berlaku Peraturan Menteri Buku
95 Tahun 2014 Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
94 Tahun 2014 Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
93 Tahun 2014 Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
92 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
91 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
90 Tahun 2014 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
89 Tahun 2014 Statuta Politeknik Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
88 Tahun 2014 Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
87 Tahun 2014 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
86 Tahun 2014 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
85 Tahun 2014 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
84 Tahun 2014 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
83 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
82 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
81 Tahun 2014 Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
80 Tahun 2014 Statuta Politeknik Negeri Pontianak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
79 Tahun 2014 Muatan Lokal Kurikulum 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
78 Tahun 2014 Tata Cara Pembayaran Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah yang Dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Sosial (Bansos) Buku Berlaku Peraturan Menteri Buku
77 Tahun 2014 Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
76 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
75 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
74 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Universitas Padjadjaran Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
73 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
72 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
71 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
70 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
68 Tahun 2014 Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
67 Tahun 2014 Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
66 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
65 Tahun 2014 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
64 Tahun 2014 Peminatan pada Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
63 Tahun 2014 Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
62 Tahun 2014 Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
61 Tahun 2014 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
60 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
59 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
58 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
57 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
56 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
55 Tahun 2014 Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
54 Tahun 2014 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/0/2005 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Kupang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
53 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Buku
52 Tahun 2014 Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
51 Tahun 2014 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
50 Tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
48 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2014 Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
45 Tahun 2014 Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
44 Tahun 2014 Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Berlaku Peraturan Menteri Buku
43 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
42 Tahun 2014 Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
41 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
40 Tahun 2014 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
39 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2014 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Sekolah Dasar Berlaku Peraturan Menteri Buku
37 Tahun 2014 Statuta Institut Seni Indonesia Padang Panjang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
35 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2014 Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Buku
33 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2014 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
31 Tahun 2014 Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
30 Tahun 2014 Statuta Universitas Airlangga Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
30 Tahun 2014 Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
29 Tahun 2014 Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
28 Tahun 2014 Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
27 Tahun 2014 Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
26 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
25 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
24 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
23 Tahun 2014 Statuta Universitas Samudra Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
22 Tahun 2014 Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
21 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
20 Tahun 2014 Organsasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
19 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
18 Tahun 2014 Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
17 Tahun 2014 Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
15 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
14 Tahun 2014 Kerja Sama Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
13 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
12 Tahun 2014 Rincian Tugas Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
11 Tahun 2014 Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
10 Tahun 2014 Pedoman Pelestarian Tradisi Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
9 Tahun 2014 Statuta Universitas Pertahanan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
8 Tahun 2014 Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
7 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
6 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
5 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
4 Tahun 2014 Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2012 Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
2 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
1 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
110 Tahun 2013 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
109 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tingg* Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
108 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
107 Tahun 2013 Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri
106 Tahun 2013 Warisan Budaya Takbenda Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
105 Tahun 2013 Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
104 Tahun 2013 Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 6 (Enam) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri
103 Tahun 2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
102 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
101 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
100 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
99 Tahun 2013 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
97 Tahun 2013 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
96 Tahun 2013 Badan Standar Nasional Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
95 Tahun 2013 Beasiswa Unggulan Berlaku Peraturan Menteri Buku
94 Tahun 2013 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
93 Tahun 2013 Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
92 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
91 Tahun 2013 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
90 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
89 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
88 Tahun 2013 Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
87 Tahun 2013 Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
86 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
85 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
84 Tahun 2013 Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
83 Tahun 2013 Sertifikat Kompetensi Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
82 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
81 Tahun 2013 Pendirian satuan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
80 Tahun 2013 Pendidikan Menengah Universal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
79 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
78 Tahun 2013 Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
77 Tahun 2013 Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
76 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
75 Tahun 2013 Statuta Universitas Bengkulu Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
74 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
72 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
71 Tahun 2013 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
70 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
69 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
68 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
67 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
66 Tahun 2013 Standar Penilaian Pendidikan* Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
65 Tahun 2013 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
64 Tahun 2013 Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
63 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
62 Tahun 2013 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Untuk Penataan dan Pemerataan Guru Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
61 Tahun 2013 Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open and Learning Centre di Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
60 Tahun 2013 Universitas Indonesia sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for for Food and Nutrition Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
59 Tahun 2013 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
58 Tahun 2013 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
57 Tahun 2013 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
56 Tahun 2013 Institut Pertanian Bogor sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
55 Tahun 2013 Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
54 Tahun 2013 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
53 Tahun 2013 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
52 Tahun 2013 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi* Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
51 Tahun 2013 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
50 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini, Nonformal, dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
49 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2013 Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
47 Tahun 2013 Statuta Universitas Andalas Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
46 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
45 Tahun 2013 Rincian Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
44 Tahun 2013 Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
43 Tahun 2013 Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2013 Perubahan atas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
40 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
38 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
37 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2013 Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2013 Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Arkeologi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
25 Tahun 2013 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
24 Tahun 2013 Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
23 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2013 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
21 Tahun 2013 Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
20 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
19 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
18 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
17 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2013 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
14 Tahun 2013 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
13 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Diponegoro Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
12 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
11 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
10 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
9 Tahun 2013 Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
7 Tahun 2013 Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
6 Tahun 2013 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
5 Tahun 2013 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
4 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
3 Tahun 2013 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
2 Tahun 2013 Statuta Universitas Cenderawasih Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
1 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
1 Tahun 2013 Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
76 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
75 Tahun 2012 Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
74 Tahun 2012 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
73 Tahun 2012 Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
72 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
71 Tahun 2012 Statuta Universitas Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
70 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
68 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Fakfak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
67 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
66 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
65 Tahun 2012 Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
64 Tahun 2012 Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
63 Tahun 2012 Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
62 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
61 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
60 Tahun 2012 Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
59 Tahun 2012 Badan Akreditasi Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
58 Tahun 2012 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
57 Tahun 2012 Uji Kompetensi Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
56 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
55 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
54 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
53 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
52 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
51 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
50 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
49 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
45 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
44 Tahun 2012 Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
43 Tahun 2012 Statuta Universitas Haluoleo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
42 Tahun 2012 Pedoman Pemanfaatan Sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
41 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
40 Tahun 2012 Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
39 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
35 Tahun 2012 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
34 Tahun 2012 Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
33 Tahun 2012 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
32 Tahun 2012 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
31 Tahun 2012 Standar Kompetensi Lulusan Kursus Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2012 Penghentian Penugasan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
27 Tahun 2012 Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
26 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
25 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
24 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
23 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
22 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
21 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
20 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
19 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
18 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan informal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
17 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Peraturan Menteri Organisasi
16 Tahun 2012 Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
15 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2012 Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
13 Tahun 2012 Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
12 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
11 Tahun 2012 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Pendidikan Ganesha Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
10 Tahun 2012 Wajib Lapor Harta Kekayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
9 Tahun 2012 Pemberian Honorarium, Transpor, dan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8 Tahun 2012 Pemberian Insentif Bagi Pendidik Yang Bertugas Pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7 Tahun 2012 Pemberian Gaji dan Insentif Bagi Pendidik yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Tahun 2012 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
5 Tahun 2012 Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
3 Tahun 2012 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
2 Tahun 2012 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
1 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
60 Tahun 2011 Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
59 Tahun 2011 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
58 Tahun 2011 Pembubaran Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
57 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
56 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
55 Tahun 2011 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
54 Tahun 2011 Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya; Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
53 Tahun 2011 Statuta Universitas Palangka Raya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
52 Tahun 2011 Penetapan Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
51 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
50 Tahun 2011 Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2011 Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
47 Tahun 2011 Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
46 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Tadulako Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
45 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Mataram Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
44 Tahun 2011 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
43 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Jambi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
42 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2011 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
40 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Udayana Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
39 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
38 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
37 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
36 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
35 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Politeknik Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
34 Tahun 2011 Statuta Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
33 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
32 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
31 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
29 Tahun 2011 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2011 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
27 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2011 Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
25 Tahun 2011 Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru Yang Bertugas Di Daerah Khusus Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
24 Tahun 2011 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
23 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
22 Tahun 2011 Terbitan Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
21 Tahun 2011 Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Aula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2011 Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
19 Tahun 2011 Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
18 Tahun 2011 Koordinasi Dan Pengendalian Program Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
17 Tahun 2011 Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
13 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
11 Tahun 2011 Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10 Tahun 2011 Pemberian Kuasa Kepada Direktur yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Tidak Berlaku Peraturan Menteri
9 Tahun 2011 Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
8 Tahun 2011 Statuta Universitas Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
7 Tahun 2011 Honorarium Guru Bantu Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2011 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
4 Tahun 2011 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Terbuka Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
3 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
2 Tahun 2011 Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Pada Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
1 Tahun 2011 Penetapan 26 (dua puluh enam) Buku Teks Pelajaran Yang memenuhi Syarat Kelayakan digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
48 Tahun 2010 Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2011-2014 Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
47 Tahun 2010 Standar Kompetensi Lulusan Kursus Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2010 Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pe Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
45 Tahun 2010 Kriteria Kelulusan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
44 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
43 Tahun 2010 Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
42 Tahun 2010 Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
41 Tahun 2010 Penataan Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
40 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia In Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
39 Tahun 2010 Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
38 Tahun 2010 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
37 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
36 Tahun 2010 Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
34 Tahun 2010 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
33 Tahun 2010 Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku Berlaku Peraturan Menteri Buku
32 Tahun 2010 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
31 Tahun 2010 Penetapan 30 Buku Teks Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
30 Tahun 2010 Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Buku
29 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2010 Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
27 Tahun 2010 Program Induksi Bagi Guru Pemula Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
26 Tahun 2010 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
25 Tahun 2010 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
24 Tahun 2010 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
23 Tahun 2010 Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
22 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
21 Tahun 2010 Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
20 Tahun 2010 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
18 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
17 Tahun 2010 Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2010 Statuta Universitas Tadulako Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
14 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Gedung Pusat Kebudayaan Indonesia dan Wisma Atase Pendidikan dan kebudayaan di Cambera Australia Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
12 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrsah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
11 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Nusa Cendana Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
10 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 276/O/199 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
9 Tahun 2010 Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8 Tahun 2010 Pemberian Izin Usaha Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
7 Tahun 2010 Pemenuhan kebutuhan,Peningkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau terkecil Terluar Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akeditasi Nasional Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
5 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
4 Tahun 2010 Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
3 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
2 Tahun 2010 Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
1 Tahun 2010 Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
84 Tahun 2009 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81 Tahun 2009 Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
80 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
79 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
78 Tahun 2009 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf International pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
77 Tahun 2009 Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
76 Tahun 2009 Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
75 Tahun 2009 Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
74 Tahun 2009 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
73 Tahun 2009 Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
72 Tahun 2009 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
71 Tahun 2009 Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
68 Tahun 2009 Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
67 Tahun 2009 Akreditasi Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
66 Tahun 2009 Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
64 Tahun 2009 Pejabat perbendaharaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
63 Tahun 2009 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri
62 Tahun 2009 Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olipiade Sain Internasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
61 Tahun 2009 Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
60 Tahun 2009 Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
59 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
57 Tahun 2009 Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
56 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
55 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
54 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
53 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
52 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
50 Tahun 2009 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
49 Tahun 2009 Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta Berlaku Peraturan Menteri Buku
48 Tahun 2009 Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
47 Tahun 2009 Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
46 Tahun 2009 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
45 Tahun 2009 Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
44 Tahun 2009 Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket, B, dan Paket C Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
43 Tahun 2009 Standar Tenaga Administrasi, Pendidikan pada Program Paket A, Paket, B, dan Paket C Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
42 Tahun 2009 Standar Pengelola Kursus Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
41 Tahun 2009 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
40 Tahun 2009 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
39 Tahun 2009 Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
38 Tahun 2009 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
37 Tahun 2009 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
36 Tahun 2009 Program Paket C Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
35 Tahun 2009 Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
34 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2009 Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
32 Tahun 2009 Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara Atau Perguruan Tinggi, Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
31 Tahun 2009 Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus, Bantuan Kesejahteraan Guru di Daerah Tertinggal, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
30 Tahun 2009 Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
29 Tahun 2009 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 127/O/2004 tentang Perubahan Balai Pelatihan Teknologi Grafika menjadi Balai Grafika Berlaku Peraturan Menteri
28 Tahun 2009 Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
26 Tahun 2009 Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
25 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
22 Tahun 2009 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
21 Tahun 2009 Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Tahun 2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2009 Beasiswa Unggulan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
19 Tahun 2009 Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
18 Tahun 2009 Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
16 Tahun 2009 Satuan Pegawas Intern Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
15 Tahun 2009 Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2008/2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2009 Kriteria Perangkat Akreditasi Sekolah Menegah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
12 Tahun 2009 Kriteria Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
11 Tahun 2009 Kriteria Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
10 Tahun 2009 Serfikasi Guru Dalam Jabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Tahun 2009 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
8 Tahun 2009 Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7 Tahun 2009 Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
6 Tahun 2009 Organaisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidika Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
4 Tahun 2009 Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Negeri Gorontalo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
3 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
2 Tahun 2009 Statuta Universitas Nusa Cendana Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
1 Tahun 2009 Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
86 Tahun 2008 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
85 Tahun 2008 Pedoman Penyusunan Statuta Penguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
84 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
83 Tahun 2008 Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
82 Tahun 2008 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2008/2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81 Tahun 2008 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
80 Tahun 2008 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
79 Tahun 2008 Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
78 Tahun 2008 Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2008/2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
77 Tahun 2008 Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
76 Tahun 2008 Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
72 Tahun 2008 Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
71 Tahun 2008 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
70 Tahun 2008 Ujian Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga masyarakat yang Belajar Mandiri Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
69 Tahun 2008 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk digunakan Dalam Proses Pembelajaran** Berlaku Peraturan Menteri Buku
68 Tahun 2008 Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
67 Tahun 2008 Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
66 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
65 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
64 Tahun 2008 Pembentukan 8 (Delapan) Kantor Bahasa Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
63 Tahun 2008 Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
62 Tahun 2008 Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
61 Tahun 2008 Mekanisme Penjantuhan Displin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
60 Tahun 2008 Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
59 Tahun 2008 Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
58 Tahun 2008 Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
52 Tahun 2008 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
51 Tahun 2008 Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
50 Tahun 2008 Rincian Tugas Unit Kerja Dilingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
49 Tahun 2008 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2008 Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama Khonghucu Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
47 Tahun 2008 Standar Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
46 Tahun 2008 Perubahan Atas keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0554/U/1994 tentang Tanggal Penyelenggaraan Dies Natalis Universitas/Institut Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
45 Tahun 2008 Penetapan 195 Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
44 Tahun 2008 Statuta Politeknik Negeri Kupang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
43 Tahun 2008 Statuta Universitas Pendidikan Ganesha Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
42 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang Berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S. Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi dan Wisma Argamulya Cisarua Bogor Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2008 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
40 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
39 Tahun 2008 Pembinaan Kesiswaan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
38 Tahun 2008 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
37 Tahun 2008 Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
36 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Padjadjaran Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
34 Tahun 2008 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran* Berlaku Peraturan Menteri Buku
33 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
32 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompentensi Guru Pendidikan Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
31 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Hasanuddin Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
30 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
29 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Diponegoro Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
28 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Buku
27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
26 Tahun 2008 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25 Tahun 2008 Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
24 Tahun 2008 Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
23 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kalender Perhelatan Pendidikan Nasional tahun 2008 Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
22 Tahun 2008 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
21 Tahun 2008 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
20 Tahun 2008 Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
19 Tahun 2008 Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008 Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
18 Tahun 2008 Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
17 Tahun 2008 Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2008 Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
15 Tahun 2008 Ujian Nasional Kesetaraan Tahun 2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
14 Tahun 2008 Indikator Kinerja Kunci Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
13 Tahun 2008 Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Buku
12 Tahun 2008 Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kekayaan Untuk digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
11 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10 Tahun 2008 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
9 Tahun 2008 Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pengawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emiritus Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
8 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
7 Tahun 2008 Statuta Politeknik Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
6 Tahun 2008 Penerimaan Mahasiswa Baru Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
5 Tahun 2008 Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2007/2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2008 Kalender Perhelatan Pendidikan Nasional Tahun 2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
3 Tahun 2008 Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
2 Tahun 2008 Buku Berlaku Peraturan Menteri Buku
1 Tahun 2008 Standar Proses Pendidikan khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
50 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
49 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
48 Tahun 2007 Penetapan Buku Teks Pelajaran Sejarah Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
47 Tahun 2007 Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
46 Tahun 2007 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk DIgunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
45 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
44 Tahun 2007 Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
43 Tahun 2007 Koordinasi dan Pengendalian Program Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
42 Tahun 2007 Sertifikasi Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
41 Tahun 2007 Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
40 Tahun 2007 Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
39 Tahun 2007 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
38 Tahun 2007 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Yang terintegrasi dengan Ujian Sekolah/Madrasah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
37 Tahun 2007 Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2007 Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
35 Tahun 2007 Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
34 Tahun 2007 Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
33 Tahun 2007 Ujian Nasional yang Terintegrasi dengan Ujian Sekolah/Madrasah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
32 Tahun 2007 Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Yang Bertugas Di Daerah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
31 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2007 Pengelolaan Rekening Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
29 Tahun 2007 Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2007 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
26 Tahun 2007 Kerjasama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan TInggi Atau Lembaga Lain DI Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
25 Tahun 2007 Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
23 Tahun 2007 Statuta Universitas Terbuka Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
22 Tahun 2007 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
21 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
20 Tahun 2007 Standar Penilaian Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
18 Tahun 2007 Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17 Tahun 2007 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15 Tahun 2007 Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2007 Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2007 Standar Kepala Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12 Tahun 2007 Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11 Tahun 2007 Penggunaan dan Pengelolaan Gedung Departemen Pendidikan Nasional yang Berlokasi di Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, Jalan Gunung Sahari Jakarta, Gudang Ciketing Bekasi dan Wisma Argamulya Cisarua Bogor Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
10 Tahun 2007 Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
9 Tahun 2007 Prosedur Penyiapan Bahan Rapat atau Laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
7 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
6 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Satuan Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nas Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
5 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
3 Tahun 2007 Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2007 Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
2 Tahun 2007 Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
1 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006 Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
48 Tahun 2006 Jabatan Wajib Lapor Kekayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
47 Tahun 2006 Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
46 Tahun 2006 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
45 Tahun 2006 Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
44 Tahun 2006 Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan Yang Di Selenggarakan Oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
43 Tahun 2006 Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2006 Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
41 Tahun 2006 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
40 Tahun 2006 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2006 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2006 Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
37 Tahun 2006 Tata Kearsipan Di Lingkungan Depdiknas Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
35 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
34 Tahun 2006 Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
33 Tahun 2006 Statuta Universitas Airlangga Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
32 Tahun 2006 Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
31 Tahun 2006 Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2006 Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
29 Tahun 2006 Statuta Politeknik Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
28 Tahun 2006 Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
27 Tahun 2006 Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Pusat-Pusat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2006 Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
25 Tahun 2006 Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
24 Tahun 2006 Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan D Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2006 Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
20 Tahun 2006 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
19 Tahun 2006 Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing Yang Belajar Di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
18 Tahun 2006 Statuta Universitas Negeri Gorontalo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
17 Tahun 2006 Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
16 Tahun 2006 Pendirian Fakultas Sains dan Teknik Pada Universitas Nusa Cendana Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
15 Tahun 2006 Statuta Politeknik Negeri Jember Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
14 Tahun 2006 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
13 Tahun 2006 Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
12 Tahun 2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/O/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
11 Tahun 2006 Statuta Universitas Trunojoyo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
10 Tahun 2006 Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2005/2006 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
9 Tahun 2006 Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Unit Utama Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2006 Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
7 Tahun 2006 Honorarium Guru Bantu Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Tahun 2006 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menandatangani Penetapan Hasil Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
5 Tahun 2006 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2006 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
4 Tahun 2006 Pembentukan Gerai Informasi dan Media Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
3 Tahun 2006 Statuta Politeknik Negeri Bandung Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
2 Tahun 2006 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
1 Tahun 2006 Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
31 Tahun 2005 Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Penataran dan Pengembangan Guru, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2005 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
29 Tahun 2005 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
28 Tahun 2005 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
27 Tahun 2005 Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
26 Tahun 2005 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Buku
25 Tahun 2005 Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
24 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
23 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Pusat-pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
22 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
20 Tahun 2005 Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2005 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
18 Tahun 2005 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17 Tahun 2005 Mars Sekolah Menengah Pertama Terbuka Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
16 Tahun 2005 Statuta Universitas Airlangga Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
15 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
14 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
13 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
11 Tahun 2005 Buku Teks Pelajaran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Buku
10 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
9 Tahun 2005 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2005 Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
7 Tahun 2005 Penghentian Ujicoba ”Kurikulum 2004” untuk Mata Pelajaran Sejarah dan Larangan Penggunaan Buku Teks Mata Pelajaran Sejarah yang Disusun Berdasarkan Standar Kompetensi ”Kurikulum 2004” Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
6 Tahun 2005 Perubahan Jadwal Ujian Nasional Kedua Tahun Pelajaran 2004/2005 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
5 Tahun 2005 Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan Hasil Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, Nomor 044/U/1994 tentang Cetak Ulang Buku Pelajaran Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 330/U/1997 tentangPengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Buku
4 Tahun 2005 Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10a/U/1998 tentang Penggunaan Buku Pelajaran di Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Buku
3 Tahun 2005 Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
2 Tahun 2005 Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
1 Tahun 2005 Ujian Nasional tahun pelajaran 2004/2005 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
14 Tahun 2000 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan