PRODUK HUKUM

 

NOMOR JUDUL STATUS JENIS KATEGORI DETAIL
455/M Tahun 2019 Uraian Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Organisasi
398/P Tahun 2019 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Sekolah Indonesia Den Haag Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
394/P Tahun 2019 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
386/P Tahun 2019 Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Organisasi
385/P Tahun 2019 Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X Berlaku Keputusan Menteri Buku
377/P Tahun 2019 Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kurikulum 2013 untuk Buku Tematik, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Mata Pelajaran Berlaku Keputusan Menteri Buku
364/P Tahun 2019 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 Berlaku Keputusan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
342/P Tahun 2019 Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Berlaku Keputusan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
320/P Tahun 2019 Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 Berlaku Keputusan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
253/P Tahun 2019 Program Penyusunan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
250 Tahun 2019 Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Berlaku Keputusan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
250/M Tahun 2019 Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Berlaku Keputusan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
248/P Tahun 2019 Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan Tahun 2019 Berlaku Keputusan Menteri Organisasi
241/P Tahun 2019 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
128/P Tahun 2019 Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelas IV, Kelas V, dan Kelas VI Berlaku Keputusan Menteri Buku
127/P Tahun 2019 Penetapan Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelas IV, Kelas V, dan Kelas VI Berlaku Keputusan Menteri Buku
109/P Tahun 2019 Penelaah Buku Teks Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berlaku Keputusan Menteri Buku
93/P Tahun 2019 Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X Berlaku Keputusan Menteri Buku
78/P Tahun 2019 Kelompok Kerja Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 Berlaku Keputusan Menteri Organisasi
63 Tahun 2019 Penggunaan Bahasa Indonesia Berlaku Peraturan Presiden Bahasa
44 Tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
43 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
42 Tahun 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2019 Pengarsipan Film Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
40 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
39 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2019 Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
37 Tahun 2019 Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
34 Tahun 2019 Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
33 Tahun 2019 Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
32 Tahun 2019 Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
31 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
30 Tahun 2019 Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
29 Tahun 2019 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
28 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
24 Tahun 2019 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
23 Tahun 2019 Klasifikasi Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
22 Tahun 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2019 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
18 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
17 Tahun 2019 Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Anak Veteran Republik Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
16 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15 Tahun 2019 Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2019 Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film Dari Peredaran Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
13 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2019 Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
11 Tahun 2019 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari Modern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain Dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris Untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berlaku Undang-Undang Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
11 Tahun 2019 Pemasangan Simbol-Simbol Negara di Satuan Pendidikan Berlaku Surat Edaran Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
10 Tahun 2019 Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
9 Tahun 2019 Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi Unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan Surat Edaran Menteri
9 Tahun 2019 Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Berlaku Peraturan Presiden Kebudayaan
9 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
8 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2019 Penanganan Pendidikan pada Daerah Terdampak Bencana Asap Berlaku Surat Edaran Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
8/P Tahun 2019 Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil serta Penetapan Angka Kredit Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Keputusan Menteri Organisasi
7 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
6 Tahun 2019 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
4 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
3 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Widyaprada Berlaku Peraturan Kementerian/Lembaga Lain Organisasi
3 Tahun 2019 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Naskah Dinas dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Eselon I Administrasi
3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
2 Tahun 2019 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
1 Tahun 2019 Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
338 Tahun 2018 Penerima Anugerah Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Nasional Tahun 2018 Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
265 Tahun 2018 Panitia Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018 Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
234/P Tahun 2018 Sekretariat Penanggulangan Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
154/P Tahun 2018 Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Organisasi
110/P Tahun 2018 Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018 Berlaku Keputusan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
101 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Presiden Organisasi
95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berlaku Peraturan Presiden
93/P Tahun 2018 Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Buku Tematik Kelas III dan Kelas VI Semester 1, Buku Pendidikan Agama dan Buku Budi Pekerti untuk Kelas III, Kelas VI, Kelas IX, dan Kelas XII, serta Buku Mata Pelajaran untuk Kelas IX dan Kelas XII Berlaku Keputusan Menteri Buku
92/P Tahun 2018 Penetapan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Buku Tematik Kelas III dan Kelas VI Semester 1, Buku Pendidikan Agama dan Buku Budi Pekerti untuk Kelas III, Kelas VI, Kelas IX, dan Kelas XII, serta Buku Mata Pelajaran untuk Kelas IX dan Kelas XII Berlaku Keputusan Menteri Buku
65 Tahun 2018 Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan Berlaku Peraturan Presiden Kebudayaan
54 Tahun 2018 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Berlaku Peraturan Presiden Organisasi
51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
50 Tahun 2018 Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
49 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2018 Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
47 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
45 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
44 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
43 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2018 Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
41 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tiket Masuk Museum untuk Kegiatan Penelitian, Tamu Negara, Penyandang Disabilitas, Yatim Piatu, dan Lanjut Usia Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
40 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
35 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
34 Tahun 2018 Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
33 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
32 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
31 Tahun 2018 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2018 Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
29 Tahun 2018 Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
28 Tahun 2018 Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 7 (tujuh) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2018 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Berlaku Peraturan Pemerintah Perizinan
24 Tahun 2018 Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
23 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
22 Tahun 2018 Pedoman Upacara Bendera di Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2018 Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali pada Olimpiade Sains Internasional Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
20 Tahun 2018 Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2018 Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
18 Tahun 2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
17 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
16 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2018 Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
13 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Surat Edaran Menteri Perizinan
13 Tahun 2018 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Berlaku Undang-Undang Kebudayaan
12 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
12 Tahun 2018 Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik Surat Edaran Menteri
11 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
10 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
9 Tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Undang-Undang Administrasi
8 Tahun 2018 Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
8 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Korban Bencana Alam Berlaku Surat Edaran Menteri
7 Tahun 2018 Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
7 Tahun 2018 Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 Berlaku Instruksi Presiden
6 Tahun 2018 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Tahun 2018 Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2018 Berlaku Surat Edaran Menteri
5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
4 Tahun 2018 Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2018 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2018 Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Surat Edaran Menteri
3 Tahun 2018 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
3 Tahun 2018 Pemasangan Baliho Asian Games 2018 di Sekolah Berlaku Surat Edaran Menteri
2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal Berlaku Peraturan Pemerintah Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
2 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
1 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
1 Tahun 2018 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Surat Edaran Menteri Organisasi
173 Tahun 2017 Penetapan Harga Eeceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kurikulum 2013 untuk Buku Teks Pelajaran Tematik Semester 1 untuk Kelas I, II, IV, dan V, Tematik Semester 2 untuk Kelas I dan IV, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI Serta Mata Pelajaran Untuk Kelas VII, VIII, X, dan XI Berlaku Keputusan Menteri Buku
133 Tahun 2017 Rincian, Lokasi, dan Target Output Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 Berlaku Keputusan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
91 Tahun 2017 percepatan pelaksanaan berusaha Berlaku Peraturan Presiden
87 Tahun 2017 Penguatan Pendidikan Karakter Berlaku Peraturan Presiden
79 Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 Berlaku Peraturan Presiden
65 Tahun 2017 Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2017 Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berlaku Peraturan Presiden Administrasi
41 Tahun 2017 Penetapan Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 Berlaku Keputusan Menteri
40 Tahun 2017 Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
39 Tahun 2017 Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
38 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
37 Tahun 2017 Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015 Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
36 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2017 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2017 Standar Kompetensi Kerja Khusus Kurator Museum Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
33 Tahun 2017 Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bidang Animasi, Jaringan Komputer, Las Busur Manual, Pekarya Kesehatan, dan Teknisi Komputer Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
32 Tahun 2017 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2017 Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2017 Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
29 Tahun 2017 Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2017 Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2017 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
26 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
25 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
24 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Komponen dalam Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Buku
23 Tahun 2017 Hari Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2017 Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
21 Tahun 2017 Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
20 Tahun 2017 Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Berlaku Peraturan Pemerintah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
19 Tahun 2017 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
18 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
17 Tahun 2017 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
16 Tahun 2017 Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
15 Tahun 2017 Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2017 Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2017 Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
10 Tahun 2017 Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Tahun 2017 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Berlaku Instruksi Presiden
9 Tahun 2017 Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
8 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
7 Tahun 2017 Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Berlaku Keputusan Menteri Pengawasan
7 Tahun 2017 Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
6 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan Berlaku Undang-Undang Kebudayaan
4 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
3 Tahun 2017 Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
3 Tahun 2017 Sistem Perbukuan Berlaku Undang-Undang Buku
2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
1 Tahun 2017 Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017 Berlaku Surat Edaran Menteri
1 Tahun 2017 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
294 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
205 Tahun 2016 Bangunan Cagar Budaya Benteng Marlborough, Bangunan Cagar Budaya Candi Jabung, Bangunan Cagar Budaya Candi Kidal, Bangunan Cagar Budaya Candi Singosari, dan Istana Bima "Asi Mbojo" Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
204 Tahun 2016 Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu (Prasasti Pasir Koleangkak), Prasasti Cidanghiang, Prasasti Pasir Awi dari Kerajaan Tarumanagara Masa Raja Purnawarman dan Gambar Rancangan Asli Lambang Negara Indonesia Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
203 Tahun 2016 Situs Cagar Budaya Candi Badut dan Situs Cagar Budaya Candi Jago Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
202 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
201 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
200 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
199 Tahun 2016 Pemberian Kuasa Kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Pada Unit Utama Pusat dan Satuan Kerja di Daerah Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Menandatangani Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
198 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
197 Tahun 2016 Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Yang Membidangi Urusan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
196 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
195 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi dan Komunikasi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
194 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
193 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Jasmani dan Bimbingan Konseling Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
192 Tahun 2016 Pemenang Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
191 Tahun 2016 Pemenang Apresiasi Foto dan Pemenang Apresiasi Artikel dan Karya Jurnalistik Pendidikan dan KebudayaanTahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
190 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Bahasa Kalimantan Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
189 Tahun 2016 Penghargaan Orang Tua Hebat Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
188 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
187 Tahun 2016 Pemenang Lomba Jurnalistik Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
186 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
184 Tahun 2016 Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
183 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
182 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
175 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
173 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
172 Tahun 2016 Penetapan Status Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
171 Tahun 2016 Penetapan Status Barang Milik Negara Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
170 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
169 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
168 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Arkeologi Sulawesi Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
167 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
166 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Sensor Film Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
165 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
164 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
163 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
162 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
161 Tahun 2016 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 120/P/2014 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
160 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
159 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
158 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
157 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
156 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
155 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
154 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
153 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tengan Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
152 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
151 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
150 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
149 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
148 Tahun 2016 Penetapan Judul Buku Teks Pelajaran Peminatan untuk SMA/MA Berlaku Keputusan Menteri Buku
147 Tahun 2016 Penetapan Judul Buku Teks Pelajaran Matematika serta Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) untuk kelas IV SD/MI Berlaku Keputusan Menteri Buku
146 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
145 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
144 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminana Mutu Pendidikan Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
143 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
142 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
141 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
140 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
139 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
138 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
137 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
136 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
135 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
134 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar Sumatera Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
133 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
132 Tahun 2016 Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Rissihkan Ogo dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
131 Tahun 2016 Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan IRAI dengan Penanamanan Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
130 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
129 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
128 Tahun 2016 Tim Penghargaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
127 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Arkeologi Makassar Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
126 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
125 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bengkulu Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
124 Tahun 2016 Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Buku
123 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
122 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
121 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
120 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
119 Tahun 2016 Penghapusan Barang Miliki Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
118 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
117 Tahun 2016 Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
116 Tahun 2016 Penetapan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Buku
115 Tahun 2016 Pengangkatan Tim Reviewer Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri Buku
114 Tahun 2016 Tim Penelaah Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Pelaksanaan Kurikulum 2013 Berlaku Keputusan Menteri Buku
113 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Miliki Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Bali Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
112 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
111 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
110 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
109 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
108 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
107 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
106 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
105 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Regional I Medan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
104 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Kependidikan Pertanian Cianjur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
103 Tahun 2016 Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Peta Jalan dan Rencana Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
102 Tahun 2016 Pembentukan Komite Buku Nasional tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri Buku
101 Tahun 2016 Penerima Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
100 Tahun 2016 Penerima Penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
99 Tahun 2016 Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Kredit Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Keputusan Menteri
98 Tahun 2016 Izin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan Rise dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
97 Tahun 2016 Izin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan Gakken Health And Education Indonesia dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
96 Tahun 2016 Tim Kerja Rekomendasi Kongres Kesenian Indonesia III Berlaku Keputusan Menteri
95 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
94 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
93 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa; Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
92 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 166/P/2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Penataan Administrator/Eselon III, Pengawas/Eselon IV, Fungsional/Fungsional Tertentu, dan Pelaksana/ Fungsional Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
91 Tahun 2016 Penerima Penghargaan Piala Antemas Pada Perayaan Hari Film Nasional Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
90 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
89 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
88 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
87 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
85 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
84 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
83 Tahun 2016 Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
82 Tahun 2016 Model Panutan Pengembangan Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
82 Tahun 2016 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Pemerintah Kebudayaan
81 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
80 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Atase Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
79 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Banguan dan Selain Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
77 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
76 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
75 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Airlangga Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
75 Tahun 2016 Komite Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
74 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sumatera Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
74 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
73 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
73 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
72 Tahun 2016 Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
72 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
71 Tahun 2016 Pedoman Pengumpulan Sumber Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Buku
71 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Gadjah Mada Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
70 Tahun 2016 Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
70 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
69 Tahun 2016 Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
69 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Institut Teknologi Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
68 Tahun 2016 Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
68 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/P/2016 tentang Tim Teknis E-Katalog Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
67 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
67 Tahun 2016 Pengelola Portal Rumah Belajar di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
66 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
66 Tahun 2016 Satuan Tugas Jaringan Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
65 Tahun 2016 Konsorsium Sertifikasi Guru Berlaku Keputusan Menteri
64 Tahun 2016 Rincian Tugas Kantor Bahasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
64 Tahun 2016 Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar Berlaku Keputusan Menteri
63 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Bahasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
63 Tahun 2016 Panitia Pengarah Forum Kebudayaan Dunia (World Culture Forum) Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
62 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
62 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
61 Tahun 2016 Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
61 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
60 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
60 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
59 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
59 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
58 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
58 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
57 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
57 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Cairo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
56 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
56 Tahun 2016 Tim Penilai Penerima Anugerah Kebudayaan Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
55 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
55 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
54 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
53 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
53 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
52 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
52 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI New Delhi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
51 Tahun 2016 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kepulauan Riau Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
51 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
50 Tahun 2016 Pedoman Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
50 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
49 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
49 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
48 Tahun 2016 Rincian Tugas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2016 Kelompok Kerja lmpIementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya Berlaku Keputusan Menteri
47 Tahun 2016 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2016 Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
46 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Arkeologi Banjarmasin Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
45 Tahun 2016 Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
45 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
44 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
44 Tahun 2016 Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
43 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
43 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
42 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
41 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
40 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
38 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
37 Tahun 2016 Rincian Tugas Museum Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2016 Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2016 Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
35 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Arkeologi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2016 Tim Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasaaan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berlaku Keputusan Menteri
34 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
33 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
31 Tahun 2016 Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
30 Tahun 2016 Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2016 Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
29 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
28 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu pendidikan dasar dan menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
28 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
27 Tahun 2016 Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
27 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
26 Tahun 2016 Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan Teknisi Akuntansi Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
26 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
25 Tahun 2016 Komponen dalam Perhitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Buku
25 Tahun 2016 Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
24 Tahun 2016 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
24 Tahun 2016 Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Berlaku Keputusan Menteri
23 Tahun 2016 Standar Penilaian Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
23 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Medan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
22 Tahun 2016 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2016 Tim Teknis E-Katalog Barang/Jasa diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
21 Tahun 2016 Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
20 Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
20 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
19 Tahun 2016 Program Indonesia Pintar Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
19 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
18 Tahun 2016 Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
18 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
17 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Kependidikan bidang Otomotif dan Elektronika Malang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
16 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
15 Tahun 2016 Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
15 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
14 Tahun 2016 Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
14 Tahun 2016 Penghapusan Bangunan Gedung Dan Kendaraan Bermotor Dari Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Nusa Cendana Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
13 Tahun 2016 Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasaaan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berlaku Keputusan Menteri
13 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
10 Tahun 2016 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
10 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Balai Pengembangan PAUDNI Regional IV Banjarbaru Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
9 Tahun 2016 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2016 Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Buku
8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas Berlaku Undang-Undang Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
7 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
6 Tahun 2016 Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
6 Tahun 2016 Penghapusan Peralatan Kantor Dari Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
5 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
5 Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2016 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
4 Tahun 2016 Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
3 Tahun 2016 Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
3 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
2 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
2 Tahun 2016 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
1 Tahun 2016 Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
1 Tahun 2016 Petapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
95273 Tahun 2015 Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Surat Edaran Menteri
232 Tahun 2015 UNIT PENGELOLA KEARSIPAN TERBAIK PADA UNIT UTAMA DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
193 Tahun 2015 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 174/P/2012 TENTANG ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI, BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH, DAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE TAHUN 2012-2017 Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
151 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Presiden Administrasi
82 Tahun 2015 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
79 Tahun 2015 Data Pokok Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
78 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja balai Bahasa di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
77 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
76 Tahun 2015 Bantuan Penulisan Buku Sejarah Berlaku Peraturan Menteri Buku
75 Tahun 2015 Pembentukan Tim Penulis Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kelas X dan Kelas XI Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Berlaku Keputusan Menteri Buku
75 Tahun 2015 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
74 Tahun 2015 Pembentukan Tim Panitia Penyelenggara Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) 2015 Berlaku Keputusan Menteri
74 Tahun 2015 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
73 Tahun 2015 Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
72 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
71 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
70 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
69 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
68 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
67 Tahun 2015 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
66 Tahun 2015 Museum Berlaku Peraturan Pemerintah Kebudayaan
66 Tahun 2015 Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
65 Tahun 2015 Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
64 Tahun 2015 Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
63 Tahun 2015 Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
62 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
61 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
60 Tahun 2015 Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
59 Tahun 2015 Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
58 Tahun 2015 Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
57 Tahun 2015 Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
56 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
55 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
54 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
53 Tahun 2015 Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
52 Tahun 2015 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
51 Tahun 2015 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Banten Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
50 Tahun 2015 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Bahasa
49 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2015 Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pamong Belajar Berlaku Keputusan Menteri
47 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
46 Tahun 2015 Panitia Pelaksana dan Komite Pendukung Guest Of Honour Frankfurt Book Fair 2015 Berlaku Keputusan Menteri
46 Tahun 2015 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
44 Tahun 2015 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
43 Tahun 2015 Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
42 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
41 Tahun 2015 Penetapan Status Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
41 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
40 Tahun 2015 Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015 Berlaku Keputusan Menteri
40 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2015 Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2015 Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
39 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2015 Tim Penilai Penghargaan Kebudayaan Tahun 2015 Berlaku Keputusan Menteri
38 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2015 Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 Berlaku Keputusan Menteri
37 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2015 Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2015 Penghapusan tentang Peng Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Universitas Khairun Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
25 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
24 Tahun 2015 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan kelas XI SMA/MA yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
23 Tahun 2015 Penumbuhan Budi Pekerti Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
23 Tahun 2015 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
22 Tahun 2015 Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
22 Tahun 2015 Penghargaan Kepada Penemu Fosil di Situs Manusia Purba Sangiran Berlaku Keputusan Menteri
21 Tahun 2015 Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
20 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 20.14 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
20 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
19 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi * Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
18 Tahun 2015 Panitia Penyelenggara Perayaan Hari Film Nasional Tahun 2015 Berlaku Keputusan Menteri
17 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
17 Tahun 2015 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Regional V Mataram Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
16 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan *** Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
16 Tahun 2015 Panitia Pelaksana dan Komite Pendukung Guest Of Honour Frankfurt Book Fair 2015 Berlaku Keputusan Menteri
15 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
14 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2015 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Jember Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
14 Tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Presiden Organisasi
13 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Berlaku Peraturan Pemerintah Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2015 Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
12 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
11 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
10 Tahun 2015 Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil serta Penetapan Angka Kredit Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Keputusan Menteri
10 Tahun 2015 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
9 Tahun 2015 Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
9 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Berlaku Undang-Undang Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
8 Tahun 2015 Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
7 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
7 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
6 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
6 Tahun 2015 Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
5 Tahun 2015 Penetapan Status Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
5 Tahun 2015 Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2015 Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 Tahun 2015 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Universitas Sriwijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
3 Tahun 2015 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
3 Tahun 2015 Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
2 Tahun 2015 Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
2 Tahun 2015 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Airlangga Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi UU Berlaku Undang-Undang Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
1 Tahun 2015 Pengangkatan Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Guru Berlaku Keputusan Menteri
1 Tahun 2015 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Pemiatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
154113 Tahun 2014 Implementasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan Berlaku Surat Edaran Menteri
342 Tahun 2014 Penghapusan Rumah Negara Golongan III di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
341 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Lingkungan Universitas Udayana Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
340 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Universitas Tanjungpura Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
332 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Airlangga Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
329 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
328 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Universitas Udayana Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
326 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Sriwijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
325 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
324 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Diponegoro Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
321 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Gedung di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
320 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
318 Tahun 2014 Penetapan Status Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
315 Tahun 2014 Penetapan Status Barang Milik Negara di Universitas Bengkulu Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
311 Tahun 2014 Penetapan Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di lingkungan Universitas Jambi Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
299 Tahun 2014 Penetapan Status Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Samarinda Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
298 Tahun 2014 Penetapan Status Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
297 Tahun 2014 Penghapusan Bangunan Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Gadjah Mada Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
293 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
292 Tahun 2014 Pemindahan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kepada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
291 Tahun 2014 Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
290 Tahun 2014 Satuan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners Periode November - Desember Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
283 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
282 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
277 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya Berlaku Keputusan Menteri
276 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Institut Teknologi Bandung di Bandung Berlaku Keputusan Menteri
275 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas Gadjah Mada Di Yogyakarta; Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
274 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
271 Tahun 2014 Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Berlaku Keputusan Menteri
270 Tahun 2014 Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
269 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Museum Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
268 Tahun 2014 Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Pemerintah Tentang Penetapaan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Negeri Badan Hukum, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri Negeri Badan Hukum, dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Baru Menjadi Pegawai Negeri Sipil Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
267 Tahun 2014 Perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri
266 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
264 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
262 Tahun 2014 Panitia Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
261 Tahun 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 067/P/2014 Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
260 Tahun 2014 Penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
259 Tahun 2014 Penerima Anugerah Aksara dan Penghargaan kepada Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan, Wartawan/Umum, Taman Bacaan Masyarakat, Pemenang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Rangka Hari Aksara Internasional ke-49 Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
259 Tahun 2014 Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) Berlaku Surat Edaran Menteri
258 Tahun 2014 Unit Akuntasi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
258 Tahun 2014 Implementasi Kurikulum 2013 Berlaku Surat Edaran Menteri
257 Tahun 2014 Unit Pengelola Beasiswa Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
256 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Lembaga Bimbingan Belajar Elite Study Overseas dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
255 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pro Education dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
254 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
253 Tahun 2014 Panitia Uji Kompetensi Nasional bagi Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners Periode September dan November Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
252 Tahun 2014 Penghapusan Tanah Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Hasanuddin Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
251 Tahun 2014 Penghapusan Bangunan Gedung Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
250 Tahun 2014 Penetapan Peraih Medali Olimpiade Sains Nasional Guru Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
249 Tahun 2014 Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
248 Tahun 2014 Penyelenggaraan Lembaga Bimbingan Belajar Benesse Indonesia dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
246 Tahun 2014 Penyelenggaraan Lembaga Bimbingan Belajar Ocean Education dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
245 Tahun 2014 Penyelenggaraan Lembaga Bimbingan Belajar Sundai Overseas School Jakarta dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
244 Tahun 2014 Penyelenggaraan Lembaga Kursus Promacindo dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
243 Tahun 2014 Tim Penyelenggara Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
242 Tahun 2014 Penerima Anugerah Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
241 Tahun 2014 Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
239 Tahun 2014 Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
238 Tahun 2014 Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Berlaku Keputusan Menteri Pengawasan
237 Tahun 2014 Panitia Olimpiade Sains Nasional XIII tahun2014 Berlaku Keputusan Menteri
236 Tahun 2014 Penetapan Pemenang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
232 Tahun 2014 Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri
231 Tahun 2014 Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
230 Tahun 2014 Panitia Uji Kompetensi Nasional bagi Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners Periode September dan November Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
229 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
228 Tahun 2014 Panitia Nasional Hari Aksara Internasional Ke 49 Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
227 Tahun 2014 Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
226 Tahun 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 159/P/2014 tentang Panitia Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
224 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
223 Tahun 2014 Kelompok Kerja Percepatan Remunerasi dan Tarif Layanan Perguruan Tinggi Negeri dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
222 Tahun 2014 Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
221 Tahun 2014 Penghapusan Rumah Negara 6olongan III Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
220 Tahun 2014 Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018 Berlaku Keputusan Menteri
219 Tahun 2014 Panitia Penyelenggara Lomba Cipta Pelajar Tingkat Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
218 Tahun 2014 Satuan Tugas Jaringan Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
217 Tahun 2014 Pengelola Portal Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
216 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
215 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
214 Tahun 2014 Panitia Penulisan Buku Presiden-Presiden Republik Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Buku
212 Tahun 2014 Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Periode I Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
211 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidin Bidang Otomotif dan Elektronika Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
210 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
209 Tahun 2014 Penanggungjawab Pengendalian Pelaksanaan Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2014 Berlaku Keputusan Menteri
208 Tahun 2014 Pelaksana Sekretariat Asia-Europe Meeting Of Ministers For Education Berlaku Keputusan Menteri
207 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dari Daftar Barang Milik Negara di lingkungan Museum Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
206 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa peralatan kantor di Lingkungan Universitas Srwijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
205 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
204 Tahun 2014 Pengelola Televisi Edukasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
203 Tahun 2014 Personalia Unit Pengelola Proyek Pengembangan dan Peningkatan Tujuh Universitas dalam Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan di Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
202 Tahun 2014 Penetapan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Madiun Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
201 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
200 Tahun 2014 Pengelola Suara Edukasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
199 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
198 Tahun 2014 Tim Riset Rancang Bangun dan Purwa Rupa Mobil Listrik Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
197 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Politeknik Negeri Madiun Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
196 Tahun 2014 Penghapusan Bangunan Gedung Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
195 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Terbuka Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
194 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
191 Tahun 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 141/P/2014 Tentang Tim Investigasi Penulisan Soal Ujian Nasional Berlaku Keputusan Menteri
190 Tahun 2014 Pemberian Santunan Kepada Maestro Seni Tradisi Tahun 2014; Berlaku Keputusan Menteri
189 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dan Roda 2 (dua) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
188 Tahun 2014 Tim Penilai Penerima Anugerah Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
187 Tahun 2014 Panitia Uji Kompetensi Nasional Bagi Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
186 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
185 Tahun 2014 Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Untuk Dosen di Bawah Binaan Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Berlaku Keputusan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
184 Tahun 2014 Panitia Pelaksana dan Komite Pendukung kegiatan Guest Of Honour Frankfurt Book Fair 2015 Berlaku Keputusan Menteri
183 Tahun 2014 Tim Penelaah Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Untuk buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Buku
182 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
181 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
180 Tahun 2014 Pemenang Lomba Foto Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
179 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
178 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
177 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
176 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dan Roda 2 (dua) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
175 Tahun 2014 Pemberian Penghargaan Kepada Xu Lin Chief Executive of Confucius Institute Headquarters and Director General Hanban China Berlaku Keputusan Menteri
174 Tahun 2014 Tim Penilai Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Berlaku Keputusan Menteri Buku
173 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
172 Tahun 2014 Tim Konsorsium Penyusunan Naskah Soal Tes Kompetensi Dasar Untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tingkat Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
171 Tahun 2014 Pemenang Lomba Artikel dan Karya Jurnalistik Feature Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
170 Tahun 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2013 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
169 Tahun 2014 Penerima Penghargaan Adicipta Lokatara Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
168 Tahun 2014 Tim Pengembang dan Penyusun Kurikulum Pendidikan Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Keputusan Menteri
166 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Padang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
165 Tahun 2014 Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor Berlaku Keputusan Menteri
164 Tahun 2014 Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Untuk Menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
163 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Regional III Makassar Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
162 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
162 Tahun 2014 Penghargaan Pelaksana Terbaik Program Sarjana Mengajar Di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Berlaku Keputusan Menteri
161 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
161 Tahun 2014 Panitia Acara Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
160 Tahun 2014 Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
160 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dan Roda 2 (dua) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Sriwijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
159 Tahun 2014 Evaluasi Kurikulum Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
159 Tahun 2014 Panitia Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2014. Berlaku Keputusan Menteri
158 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
158 Tahun 2014 Tim Seleksi Beasiswa Presiden Republik Indonesia Berlaku Keputusan Menteri
157 Tahun 2014 Kurikulum Pendidikan Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
157 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
156 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
156 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dan Roda 2 (dua) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Gadjah Mada Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
155 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
155 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
154 Tahun 2014 Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
154 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) di Lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
153 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
153 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
152 Tahun 2014 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
152 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
151 Tahun 2014 Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
151 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
150 Tahun 2014 Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi untuk Program Magister Bagi Lulusan Program Sarjana Penerima Bidikmisi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
150 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara d i Lingkungan Universitas Terbuka Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
149 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
149 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
148 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
147 Tahun 2014 Program Bantuan Sosial Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
147 Tahun 2014 Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Wall Street Institute dengan Penanaman Modal Asing Berlaku Keputusan Menteri
146 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
146 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
145 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
145 Tahun 2014 Penyelenggara Uji Kompetensi Ulang Bagi Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners Berlaku Keputusan Menteri
144 Tahun 2014 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
144 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
143 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
143 Tahun 2014 Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan Akademi Teknologi Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang disingkat YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
142 Tahun 2014 Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
142 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
141 Tahun 2014 Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
141 Tahun 2014 Tim Investigasi Penulisan Soal Ujian Nasional Berlaku Keputusan Menteri
140 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
139 Tahun 2014 Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
139 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Museum Basoeki Abdullah Direktorat Jenderal Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
138 Tahun 2014 Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
137 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Dikretorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
136 Tahun 2014 Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Kebijakan di Bidang Ketenagaan, Keuangan, dan Aset di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
135 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
135 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara d i Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
134 Tahun 2014 Penghapusan Bangunan Gedung Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Sriwijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
133 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara di lingkungan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Regional I Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
132 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
131 Tahun 2014 Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
131 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor di Lingkungan Universitas Mulawarman Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
130 Tahun 2014 Percatakan Buku Sejarah di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
129 Tahun 2014 Sekolah Rumah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
129 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
128 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
127 Tahun 2014 Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
127 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
126 Tahun 2014 Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
126 Tahun 2014 Pusat Koordinasi Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan/Health Professional Education Quality (HPEQ) Tahun Anggaran 2014 Berlaku Keputusan Menteri
125 Tahun 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 074/P/2012 Tentang Komite Pengarah Proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) Berlaku Keputusan Menteri
124 Tahun 2014 Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
124 Tahun 2014 Personalia Unit Pengelola Proyek Pengembangan Pusat Pendidikan dan Penelitian Kedokteran dan Dua Rumah Sakit Pendidikan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
123 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
123 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
122 Tahun 2014 Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
122 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
121 Tahun 2014 Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Bar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
121 Tahun 2014 Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
120 Tahun 2014 Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Peraih Medali pada Olimpiade Sains Internasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
120 Tahun 2014 Tim Pengelola Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
119 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
119 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor d i Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Regional III Makassar Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
118 Tahun 2014 Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Diperbantukan Sebagai Pendidik di Daerah Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
117 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Universitas Sebelas Maret Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
116 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
115 Tahun 2014 Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
114 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
113 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
112 Tahun 2014 Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
111 Tahun 2014 Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
110 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
109 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Universitas Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
108 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Jambi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
107 Tahun 2014 Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
106 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
105 Tahun 2014 Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
104 Tahun 2014 Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
103 Tahun 2014 Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
102 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
101 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
101 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
100 Tahun 2014 Penyediaan Buku Kurikulum 2013 Semeter II Tahun Ajaran 2014/2015 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
100 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
99 Tahun 2014 Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
99 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Jember Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
98 Tahun 2014 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
98 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
97 Tahun 2014 Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
96 Tahun 2014 Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Berlaku Peraturan Menteri Buku
95 Tahun 2014 Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
94 Tahun 2014 Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
93 Tahun 2014 Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
92 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
91 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
90 Tahun 2014 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
89 Tahun 2014 Statuta Politeknik Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
88 Tahun 2014 Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
87 Tahun 2014 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
86 Tahun 2014 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
85 Tahun 2014 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
84 Tahun 2014 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
83 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
82 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
81 Tahun 2014 Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
80 Tahun 2014 Statuta Politeknik Negeri Pontianak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
79 Tahun 2014 Muatan Lokal Kurikulum 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
78 Tahun 2014 Tata Cara Pembayaran Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah yang Dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Sosial (Bansos) Buku Berlaku Peraturan Menteri Buku
77 Tahun 2014 Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
76 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
75 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
74 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Universitas Padjadjaran Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
73 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
72 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
72 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Software dan Lisensi Di Lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
71 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
71 Tahun 2014 Penghapusan Bangunan Gedung Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
70 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
70 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Malang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
69 Tahun 2014 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
69 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara d i Lingkungan Universitas Negeri Malang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
68 Tahun 2014 Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
68 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Malang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
67 Tahun 2014 Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
67 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
66 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
66 Tahun 2014 Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
65 Tahun 2014 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
65 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
64 Tahun 2014 Peminatan pada Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
63 Tahun 2014 Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
62 Tahun 2014 Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
61 Tahun 2014 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
60 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
59 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
58 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
57 Tahun 2014 Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
56 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
55 Tahun 2014 Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
54 Tahun 2014 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/0/2005 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Kupang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
53 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Buku
53 Tahun 2014 Penetapan Lembaga Penyalur Bantuan Siswa Miskin Tahun Anggaran 2014 Berlaku Keputusan Menteri
52 Tahun 2014 Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
52 Tahun 2014 Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Penetapan Lembaga Penyalur Bantuan Siswa Miskin di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
51 Tahun 2014 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
51 Tahun 2014 Penghapusan Rumah Negara Golongan III dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
50 Tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
50 Tahun 2014 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
49 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
49 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor Di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
48 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2014 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
47 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
46 Tahun 2014 Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
46 Tahun 2014 Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
45 Tahun 2014 Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
45 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
44 Tahun 2014 Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Berlaku Peraturan Menteri Buku
44 Tahun 2014 Panitia Forum Silaturahmi Bidikmisi Nasional Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri
43 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
43 Tahun 2014 Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia Tahun 2013-2017 Berlaku Keputusan Menteri
42 Tahun 2014 Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
42 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor d i Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Regional II Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
41 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Riau Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
40 Tahun 2014 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
40 Tahun 2014 Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Periode II Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
39 Tahun 2014 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Pagar di Lingkungan Universitas Haluoleo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
38 Tahun 2014 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Sekolah Dasar Berlaku Peraturan Menteri Buku
38 Tahun 2014 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
37 Tahun 2014 Statuta Institut Seni Indonesia Padang Panjang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
37 Tahun 2014 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Padjadjaran Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
36 Tahun 2014 Penetapan Ijin Penghunian Rumah Dinas Jabatan Direktur Politeknik Negeri Lampung Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
35 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Lingkungan Universitas Haluoleo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
34 Tahun 2014 Pembelian Buku Kurikulum 2013 oleh Sekolah Berlaku Peraturan Menteri Buku
34 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Lingkungan Universitas Sriwijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
33 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian Cianjur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
32 Tahun 2014 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
32 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
31 Tahun 2014 Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
31 Tahun 2014 Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
30 Tahun 2014 Statuta Universitas Airlangga Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
30 Tahun 2014 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Pengawasan
30 Tahun 2014 Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berlaku Peraturan Presiden Administrasi
29 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
29 Tahun 2014 Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
28 Tahun 2014 Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
28 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
27 Tahun 2014 Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
27 Tahun 2014 Penghapusan barang milik negara berupa perangkat keras (hardware) di lingkungan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
26 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
26 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
25 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2014 Benteng Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
24 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
24 Tahun 2014 Area Bhairawa Koleksi Museum Nasional Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
23 Tahun 2014 Statuta Universitas Samudra Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
23 Tahun 2014 Gunung Padang sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Berlaku Undang-Undang Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
22 Tahun 2014 Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
22 Tahun 2014 Tugu Pahlawan Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
21 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
21 Tahun 2014 Hotel Majapahit Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
20 Tahun 2014 Organsasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
20 Tahun 2014 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
19 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
19 Tahun 2014 Penugasan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Pemerintah Aceh Sebagai Pelaksana Pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia di Aceh Berlaku Keputusan Menteri
18 Tahun 2014 Lembaga Sensor Film Berlaku Peraturan Pemerintah Kebudayaan
18 Tahun 2014 Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
18 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
17 Tahun 2014 Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
17 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
16 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
15 Tahun 2014 Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
15 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
14 Tahun 2014 Kerja Sama Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
14 Tahun 2014 Tim Penilai Pengangkatan Dosen Tidak Tetap yang Memiliki Keahlian dan/atau Prestasi Luar Biasa dalam Jabatan Akademik Profesor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
13 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
13 Tahun 2014 Bangunan Utama Hotel Toegoe Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
12 Tahun 2014 Rincian Tugas Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
11 Tahun 2014 Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
11 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
10 Tahun 2014 Pedoman Pelestarian Tradisi Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
10 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
9 Tahun 2014 Statuta Universitas Pertahanan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
9 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
8 Tahun 2014 Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
8 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
7 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
7 Tahun 2014 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
6 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
6 Tahun 2014 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Kementerian/Lembaga Lain
6 Tahun 2014 Harga Eceran Tertinggi 50 Judul Buku Teks Pelajaran milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Buku
5 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
5 Tahun 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara Berlaku Undang-Undang Administrasi
4 Tahun 2014 Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 Tahun 2014 Penghapusan Bagunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
3 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2012 Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
3 Tahun 2014 Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
2 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
2 Tahun 2014 Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2014 Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
2 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Berlaku Peraturan Kementerian/Lembaga Lain Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Berlaku Peraturan Pemerintah Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
1 Tahun 2014 Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
1 Tahun 2014 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Mataram Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
156928 Tahun 2013 Implementasi Kurikulum 2013 Berlaku Surat Edaran Menteri
264 Tahun 2013 Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2013/2014 Berlaku Keputusan Menteri
238 Tahun 2013 Warisan budaya Takbenda Indonesia Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
235 Tahun 2013 Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
228 Tahun 2013 Tim Seleksi Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Berlaku Keputusan Menteri
225 Tahun 2013 Penetapan Pemenang Lomba Kreatifitas Guru Tingkat Nasional Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
224 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan DirektoratJenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
223 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
222 Tahun 2013 Penerima Anugerah Peduli Pendidikan Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
218 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
217 Tahun 2013 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
215 Tahun 2013 Penerima Anugerah Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
214 Tahun 2013 Penetapan Pemenang Forum Ilmiah Guru Tingkat Nasional Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
213 Tahun 2013 Penghargaan Kepada Penulis Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kurikulum 2013 Berlaku Keputusan Menteri Buku
213 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Hasanuddin Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
212 Tahun 2013 Pembentukan Panitia Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
207 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
205 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
203 Tahun 2013 Penetapan Peraih Medali Olimpiade Sains Nasional Guru Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
202 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Brawijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
201 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Brawijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
200 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Brawijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
198 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Padang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
197 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Padang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
196 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
195 Tahun 2013 Pemberian Kuasa kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara pada Unit Utama Pusat dan Satuan Kerja di Daerah untuk dan atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Menandatangani Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
193 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
192 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung Permanen dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Manado Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
191 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung Permanen dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Manado Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
190 Tahun 2013 Penetapan Alih Fungsi Status Rumah Dinas Golongan II menjadi Gedung Pendidikan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Padang Panjang Berlaku Keputusan Menteri
189 Tahun 2013 Unit Implementasi Kurikulum 2013 Berlaku Keputusan Menteri
186 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
185 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
184 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
183 Tahun 2013 Panitia Nasional Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional ke 48 Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
182 Tahun 2013 Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86569/A8/R/1986 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 41 Jakarta Berlaku Keputusan Menteri
181 Tahun 2013 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
180 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh November Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
179 Tahun 2013 Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
178 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
177 Tahun 2013 Penghargaan Kepada Penulis Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Keputusan Menteri Buku
176 Tahun 2013 Panitia Konvensi Ujian Nasional Berlaku Keputusan Menteri
174 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung Negara dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
173 Tahun 2013 Pembentukan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia Berlaku Keputusan Menteri
157 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor di Lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
140 Tahun 2013 Pemberian Santunan Kepada Maestro Seni Tradisi Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
139 Tahun 2013 Penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
138 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Dari Daftar Barang Milik Negara pada Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia London Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
137 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
136 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
135 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
134 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Rumah Negara dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
133 Tahun 2013 Penggunaan dan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
132 Tahun 2013 Penetapan Status "Griya Dewantara" sebagai Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
131 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Unversitas Andalas Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
130 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
129 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
128 Tahun 2013 Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
125 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
124 Tahun 2013 Anugerah Adicipta Lokatara Utama Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
123 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Padjadjaran Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
120 Tahun 2013 Panitia Penulisan Buku Presiden-Presiden Republik Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Buku
110 Tahun 2013 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
109 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tingg* Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
109 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Gadjah Mada Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
108 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
108 Tahun 2013 Tim Konsorsium Penyelenggara Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II dan Pelamar Umum Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
107 Tahun 2013 Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri
107 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Medan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
106 Tahun 2013 Warisan Budaya Takbenda Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
106 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Unversitas Terbuka Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
105 Tahun 2013 Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
104 Tahun 2013 Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi 6 (Enam) Pusat The Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri
104 Tahun 2013 Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
103 Tahun 2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
102 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/Ula Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
101 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
100 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
99 Tahun 2013 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
97 Tahun 2013 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
96 Tahun 2013 Badan Standar Nasional Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
95 Tahun 2013 Beasiswa Unggulan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
94 Tahun 2013 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
94 Tahun 2013 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
93 Tahun 2013 Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
92 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
91 Tahun 2013 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
90 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
89 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
88 Tahun 2013 Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
88 Tahun 2013 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Presiden Administrasi
87 Tahun 2013 Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
86 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
85 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
84 Tahun 2013 Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
83 Tahun 2013 Sertifikat Kompetensi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
82 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
81 Tahun 2013 Pendirian satuan Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81A Tahun 2013 Implementasi Kurikulum Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81 Tahun 2013 Penghapusan Peralatan Kantor Negara Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
80 Tahun 2013 Pendidikan Menengah Universal Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
80 Tahun 2013 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 021/P/2013tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan; Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
79 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
78 Tahun 2013 Tim Penilai Pemberian Anugerah Kebudayaan Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
78 Tahun 2013 Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
77 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Lampung Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
77 Tahun 2013 Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
76 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Regional I Bandung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
76 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
75 Tahun 2013 Unit Pusat Koordinasi Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan/HeaZth Professional Education Quality (HPEQ) Tahun Anggaran 2013 Berlaku Keputusan Menteri
75 Tahun 2013 Statuta Universitas Bengkulu Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
74 Tahun 2013 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/P/2012 Tentang Komite Pengarah Proyek Health Professional Education Quality (HPEQ) Berlaku Keputusan Menteri
74 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
73 Tahun 2013 Tim Penilai Calon Penerima Tanda Kehormatan Bidang Kebudayaan Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
72 Tahun 2013 Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Maestro Seni Tradisi Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
72 Tahun 2013 Tunjangan Jabatan Fungional Pamong Belajar dan Penilik Berlaku Peraturan Presiden Administrasi
72 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
71 Tahun 2013 Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
70 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
69 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomatif dan Elektronika Malang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
69 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
68 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
68 Tahun 2013 Statuta Universitas Indonesia Berlaku Peraturan Pemerintah Pendidikan Tinggi
68 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
67 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
67 Tahun 2013 Statuta Universitas Gadjah Mada Berlaku Peraturan Pemerintah Pendidikan Tinggi
67 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
66 Tahun 2013 Statuta Institut Pertanian Bogor Berlaku Peraturan Presiden Pendidikan Tinggi
66 Tahun 2013 Standar Penilaian Pendidikan* Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
65 Tahun 2013 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Menetapkan Satuan Tugas dan Tim Pelaksana Kegiatan Berlaku Keputusan Menteri
65 Tahun 2013 Statuta Institut Teknologi Bandung Berlaku Peraturan Presiden Pendidikan Tinggi
65 Tahun 2013 Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
64 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
64 Tahun 2013 Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
63 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Padang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
63 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
62 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara d i Lingkungan Universitas Padjadjaran Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
62 Tahun 2013 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Untuk Penataan dan Pemerataan Guru Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
61 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
61 Tahun 2013 Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open and Learning Centre di Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
60 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
60 Tahun 2013 Universitas Indonesia sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for for Food and Nutrition Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
59 Tahun 2013 Pemindahan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Universitas Andalas kepada Politeknik Negeri Andalas Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
59 Tahun 2013 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
58 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kantor di Lingkungan Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan Semarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
58 Tahun 2013 Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berlaku Peraturan Pemerintah Pendidikan Tinggi
58 Tahun 2013 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
57 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Makassar Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
57 Tahun 2013 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
56 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Padjadjaran Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
56 Tahun 2013 Institut Pertanian Bogor sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional The Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
55 Tahun 2013 Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2012/2013 Berlaku Keputusan Menteri
55 Tahun 2013 Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
54 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Universitas Airlangga, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Statuta Universitas Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
54 Tahun 2013 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
53 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
53 Tahun 2013 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
52 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I I Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
52 Tahun 2013 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi* Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
51 Tahun 2013 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
50 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan AnakUsia Dini, Nonformal, dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
49 Tahun 2013 Tim Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Berlaku Keputusan Menteri
49 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
48 Tahun 2013 Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
47 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
47 Tahun 2013 Statuta Universitas Andalas Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
46 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Tanjungpura Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
46 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
45 Tahun 2013 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
45 Tahun 2013 Rincian Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
44 Tahun 2013 Panitia Forum Kebudayaan Dunia {World Culture in Development Forum) Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
44 Tahun 2013 Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
43 Tahun 2013 Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
43 Tahun 2013 Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2013 Unit Implementasi Kurikulum Berlaku Keputusan Menteri
42 Tahun 2013 Perubahan atas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
41 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
41 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
40 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
40 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
39 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Regional III Makassar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
39 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
38 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
38 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
37 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
37 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Sumpah Pemuda Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
35 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
35 Tahun 2013 Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
34 Tahun 2013 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
34 Tahun 2013 Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
33 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
33 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Arkeologi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
32 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Lampung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Berlaku Peraturan Pemerintah Pengelolaan Satuan Pendidikan
32 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
30 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
30 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2013 Tim Ahli Nasional Cagar Budaya Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
29 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
28 Tahun 2013 Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2013 Tim Uji Materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri
27 Tahun 2013 Rincian Tugas Museum Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
26 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Udayana Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
26 Tahun 2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
25 Tahun 2013 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
24 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
24 Tahun 2013 Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
23 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
22 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
22 Tahun 2013 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
21 Tahun 2013 Spesimen Tanda Tangan Dan Paraf Pejabat Tertentu Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudyaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
21 Tahun 2013 Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
20 Tahun 2013 Panitia Khusus Kajian Kelembagaan Pusat Regional Southeast Asian Ministers of Education Organization di Indonesia Berlaku Keputusan Menteri
20 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
19 Tahun 2013 Penunjukkan Model Panutan (Role Model) Pengembangan Budaya Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Berlaku Keputusan Menteri
19 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
18 Tahun 2013 Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Tertentu d i Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Menandatangani Surat Pengantar dan Usul Permintaan Penetapan Nomor Induk Pegawai Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Serta Surat Keputusan Dalam Rangka Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
18 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Surabaya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
17 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
17 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Tanjungpura Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
16 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2013 Tim Pengembangan Kurikulum pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Keputusan Menteri
15 Tahun 2013 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sambas Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
14 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
14 Tahun 2013 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
13 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
13 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Diponegoro Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
12 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
12 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
11 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan SEAMEO SEAMOLEC Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
11 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
10 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Lampung Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
10 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
9 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Nusa Cendana Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
9 Tahun 2013 Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
8 Tahun 2013 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
8 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
7 Tahun 2013 Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 Berlaku Keputusan Menteri
7 Tahun 2013 Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
6 Tahun 2013 Penghapusan Peralatan Kantor dan Mesin dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
6 Tahun 2013 Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
5 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Terbuka Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
5 Tahun 2013 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
4 Tahun 2013 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Brawijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
4 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
3 Tahun 2013 Penghapusan Bangunan Rumah Negara Golongan Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
3 Tahun 2013 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
2 Tahun 2013 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidik Seni dan Budaya Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
2 Tahun 2013 Statuta Universitas Cenderawasih Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
1 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
1 Tahun 2013 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
1 Tahun 2013 Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
273 Tahun 2012 PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
272 Tahun 2012 TIM PELAKSANA PENDUKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN FILM PENDEK DI LUAR NEGERI TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
271 Tahun 2012 T IM PELAKSANA PENDUKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN F I LM PENDEK DI DALAM NEGERI TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
270 Tahun 2012 Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayan Berlaku Keputusan Menteri
269 Tahun 2012 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN MENANDATANGANI SERTIFIKAT KELULUSAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK, PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH Berlaku Keputusan Menteri
268 Tahun 2012 TIM PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
267 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI WASHINGTON DC DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
266 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DAN MESIN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
264 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
263 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
262 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BAP^NG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
261 Tahun 2012 HARGA ECERAN TERTINGGI 302 JUDUL BUKU TEKS PELAJARAN MILIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Buku
260 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
259 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
258 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
257 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
256 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFFAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
255 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
254 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
252 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
251 Tahun 2012 UNIT AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
250 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
249 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V YOGYAKARATA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
248 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
247 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
246 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN RUMAH NEGARA DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
245 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKARAYA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
244 Tahun 2012 PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA MAESTRO SENI TRADISI TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
243 Tahun 2012 PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN DAN MAESTRO SENI TRADISI TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
242 Tahun 2012 PENGHARGAAN KEPADA PENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA TAHUN 2012 DAN BINTANG SATYALANCANA KEBUDAYAAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
240 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
239 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG M I L I K NEGARA D I LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
238 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG M I L I K NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
237 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
236 Tahun 2012 PENETAPAN JUARA LOMBA KREATIFITAS GURU TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
235 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
233 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
231 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI CANBERRA DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
230 Tahun 2012 ANUGERAH KEKAYAAN INTELEKTUAL LUAR BIASA TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
229 Tahun 2012 PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH PEDULI PENDIDIKAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
228 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
227 Tahun 2012 PENETAPAN PEMENANG FORUM ILMIAH GURU TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
226 Tahun 2012 PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
225 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA TOKYO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
224 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MALANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
223 Tahun 2012 Berlaku Keputusan Menteri
222 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII SURABAYA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
221 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
220 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEAMEO SEAMOLEC KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
219 Tahun 2012 PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA PEJABAT ESELON I ATAU PEJABAT ESELON II UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
218 Tahun 2012 KEDUDUKAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT TETAP SOUTH EAST ASIA SCHOOL PRINCIPALS FORUM Berlaku Keputusan Menteri
217 Tahun 2012 PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDI KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
216 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
215 Tahun 2012 PANITIA KHUSUS KAJIAN KELEMBAGAAN PUSAT REGIONAL SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION DI INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri
214 Tahun 2012 PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL KEAKSARAAN BERBASIS BAHASA IBU, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
213 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) DAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS) WILAYAH IV BANDUNG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
211 Tahun 2012 PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
210 Tahun 2012 PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
209 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN SEMARANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
208 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 163/P/2012 TENTANG KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
207 Tahun 2012 KETUA DAN SEKRETARIS BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI, BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH, DAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE TAHUN 2012-2017 Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
206 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 084/P/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN (SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING Berlaku Keputusan Menteri
205 Tahun 2012 TIM BANTUAN HUKUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
204 Tahun 2012 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
204 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG M I L I K NEGARA D I LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
203 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIICAN NONFORMAL DAN INFORMAL (P2-PNFI) REGIONAL I BANDUNG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
202 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
201 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
200 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR R 0 D A 4 (EMPAT) PADA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KUALALUMPUR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
199 Tahun 2012 PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENANGKAP PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN PEMBUNUHAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA Berlaku Keputusan Menteri
197 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
196 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
195 Tahun 2012 PENUGASAN KEPADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA UNTUK MELAKSANAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DALAM RANGKA PENYIAPAN PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI MADURA DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
194 Tahun 2012 PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
194 Tahun 2012 PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGARA PROGRAM STUDI Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
192 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS PADA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI RIYADH Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
191 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DEN HAAG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
190 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
189 Tahun 2012 PENUGASAN KEPADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DALAM RANGKA PERSIAPAN PENDIRIAN INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR Berlaku Keputusan Menteri
188 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BALI Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
187 Tahun 2012 Penetapan Peraih Medali Olimpiade Sains Nasional Guru Tahun 2012 Berlaku Keputusan Menteri
186 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL (P2-PNFI) REGIONAL I I SEMARANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
185 Tahun 2012 PEMBERIAN ANUGERAH AKSAI^A DAN PENGHARGAAN KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT, SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, TAMAN BACAAN MASYARAKAT, PESERTA DIDIK KEAKSARAAN, WARTAWAN/UMUM, KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN, SERTA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERPRESTASI DALAM RANGKA HARI AKSARA INTERNASIONAL KE- 47 TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
184 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA LONDON Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
183 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI JEMBER Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
182 Tahun 2012 PENETAPAN PEMENANG P E N D I D I K DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN B E R D E D I K A S I TINGKAT NASIONAL T A H U N 2012 Berlaku Keputusan Menteri
181 Tahun 2012 PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS BERDEDIKASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
180 Tahun 2012 KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU Berlaku Keputusan Menteri
179 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 035/P/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
178 Tahun 2012 PANITIA PEMILIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
177 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
176 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
175 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
174 Tahun 2012 ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI, BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH, DAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE TAHUN 2012-2017 Berlaku Keputusan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
173 Tahun 2012 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MASTERPLAN PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KERATON CIREBON Berlaku Keputusan Menteri Kebudayaan
170 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
169 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
168 Tahun 2012 PENGHAPUSAN TANAH DARI DAFTAR BARANG M I L I K NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
167 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
166 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
165 Tahun 2012 ARSIPARIS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
164 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG INSTALASI GARDU LISTRIK DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
163 Tahun 2012 KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
162 Tahun 2012 PEJABAT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
161 Tahun 2012 PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
160 Tahun 2012 PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK MEMBUKA DAN MENUTUP PROGRAM STUDI Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
159 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
158 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
157 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
156 Tahun 2012 DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
155 Tahun 2012 PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN HARI AKSARA INTERNASIONAL KE 47 TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
154 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
153 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
152 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
151 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MANADO Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
150 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
149 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
148 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
147 Tahun 2012 PEMENANG LOMBA KARYA NYATA, LOMBA KARYA TULIS, DAN PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
146 Tahun 2012 PENUGASAN KEPADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNTUK MELAKSANAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DALAM RANGKA PERSIAPAN PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG Berlaku Keputusan Menteri
145 Tahun 2012 PENUGASAN KEPADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA UNTUK MELAKSANAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DALAM RANGKA PERSIAPAN PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI DI KOTA BALIKPAPAN Berlaku Keputusan Menteri
144 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG WISMA/MESS DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
142 Tahun 2012 SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT USUL MUTASI KEPEGAWAIAN DAN/ATAU NOTA PERSETUJUAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
141 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGERO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
140 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
139 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
138 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
137 Tahun 2012 PEMBENTUKAN DELEGASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PANITIA l^ EAST ASIA SUMMIT SENIOR OFFICIALS MEETING ON EDUCATION (1ST EAS SOM-ED), ASEAN EDUCATION MINISTERIAL MEETING (7th ASED), 1ST ASEAN PLUS THREE EDUCATION MINISTERIAL MEETING (1ST APT EMM) DAN 1ST EASTASL^ SUMMIT EDUCATION MINISTERIAL MEETING (1ST EAS EMM) Berlaku Keputusan Menteri
135 Tahun 2012 TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAESTRO SENI TRADISI TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
134 Tahun 2012 TIM PENILAI GALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
133 Tahun 2012 TIM PENILAI PEMBERIAN ANUGERAH KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
132 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
131 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG PRODI SENI KRIYA DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
130 Tahun 2012 TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
129 Tahun 2012 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL ANUGERAH KEKAYAAN INTELEKTUAL LUAR BIASA TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
128 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
127 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DAN PERALATAN LABORATORIUM DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
126 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK MEDAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
125 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
124 Tahun 2012 TIM IMPLEMENTASI REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
123 Tahun 2012 PENETAPAN DAERAH KHUSUS TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
122 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN RUMAH DINAS DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
121 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GORONTALO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
120 Tahun 2012 PENGHAPUSAN TANAH DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
119 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PESERTA DIDIK PERAIH MEDALI EMAS INTERNASIONAL PADA SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES 24 JUNI - 4 JULI 2011, DI ATHENA - YUNANI Berlaku Keputusan Menteri
118 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PESERTA DIDIK PENERIMA PENGHARGAAN OLYMPIADE EMAS INTERNASIONAL TINGKAT SMA Berlaku Keputusan Menteri
117 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GUBERNUR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Berlaku Keputusan Menteri
116 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MEDIA MASA YANG KONSISTEN DALAM PEMBERITAAN PENDIDIKAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
115 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU MUDA YANG BERTUGAS Dl DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERPENCIL Berlaku Keputusan Menteri
114 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PESERTA DIDIK PERAIH MEDALI EMAS PADA 15'" EDITION AL OF MATHEMATIC CONTEST "THE CLOCK TOWER SCHOOL RUMANIA" VALCEA - RUMANIA, 22 - 26 MARET 2012 Berlaku Keputusan Menteri
113 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI PADA UJIAN NASIONAL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
112 Tahun 2012 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISIDENGAN INDEK PRESTASI SEMPURNA TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
111 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG RUANG KULIAH DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
110 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
109 Tahun 2012 TIM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 622 K/PDT/2010 Berlaku Keputusan Menteri
107 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL (BP-PNFI) REGIONAL V MAKASSAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
106 Tahun 2012 TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
105 Tahun 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 002/P/2012 TENTANG TIM TRANSISI PERALIHAN UNIVERSITAS INDONESIA MENJADI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
104 Tahun 2012 KOMITE PENGARAH PROYEK HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY (HPEQ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Berlaku Keputusan Menteri
103 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
102 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VIII Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
101 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
100 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUN GEDUNG DARI DAFTAR NARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
99 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
98 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
97 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
96 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
95 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
93 Tahun 2012 GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
92 Tahun 2012 PERGURUAN TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PENGADAAN GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
91 Tahun 2012 DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
90 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
89 Tahun 2012 UNIT PUSAT KOORDINASI PROYEK HEALT PROFESSIONAL EDUCATION QUALTY (HPEQ) TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
86 Tahun 2012 UNIT AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
85 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
84 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH I Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
83 Tahun 2012 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
81 Tahun 2012 PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
80 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
79 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
78 Tahun 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 138/P/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Berlaku Keputusan Menteri
77 Tahun 2012 PEMBERIAN KUASA KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA PADA UNIT UTAMA PUSAT DAN SATUAN KERJA DI DAERAH UNTUK ATAS NAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENANDATANGANI SURAT PERMOHONAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
76 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
76 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI CIMAHI Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
75 Tahun 2012 Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Buku
75 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 151/M/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
74 Tahun 2012 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Berlaku Peraturan Pemerintah Pendidikan Tinggi
74 Tahun 2012 PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
73 Tahun 2012 Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya Berlaku Peraturan Menteri Kebudayaan
73 Tahun 2012 TIM PENILAI MODUL E-PEMBELAJARAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DALAM LINGKUP PEMBINAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
72 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
71 Tahun 2012 Statuta Universitas Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
71 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
71 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berlaku Peraturan Presiden Administrasi
70 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
70 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
69 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN CIANJUR Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
68 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Fakfak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
68 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GORONTALO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
67 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
67 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
66 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
66 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
65 Tahun 2012 Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
65 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
64 Tahun 2012 Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
64 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
63 Tahun 2012 Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
63 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
62 Tahun 2012 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
62 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
61 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
61 Tahun 2012 PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
60 Tahun 2012 Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
60 Tahun 2012 PENUGASAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI PELAKSANA PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG Berlaku Keputusan Menteri
59 Tahun 2012 Badan Akreditasi Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
59 Tahun 2012 PENUGASAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PELAKSANA PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Berlaku Keputusan Menteri
58 Tahun 2012 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
58 Tahun 2012 PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN INSTITUT YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH Berlaku Keputusan Menteri
57 Tahun 2012 Uji Kompetensi Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
57 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
56 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
56 Tahun 2012 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
55 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
55 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KUPANG Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
54 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
54 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
53 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
52 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
51 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
50 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
50 Tahun 2012 PEMBENTUKAN TIM PENYELARAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING Dl INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri
49 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
48 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GAJAH MADA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
46 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
45 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
44 Tahun 2012 Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
43 Tahun 2012 Statuta Universitas Haluoleo Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
42 Tahun 2012 Pedoman Pemanfaatan Sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
41 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
40 Tahun 2012 Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
39 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
38 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
37 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG PERMANEN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALUOLEO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
37 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG PERMANEN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALUOLEO Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
36 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
36 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
35 Tahun 2012 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
34 Tahun 2012 Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
34 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
33 Tahun 2012 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
33 Tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Berlaku Peraturan Presiden
33 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
32 Tahun 2012 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
32 Tahun 2012 PERPANJANGAN MASA TUGAS ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM Berlaku Keputusan Menteri
31 Tahun 2012 Standar Kompetensi Lulusan Kursus Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2012 PENYELENGGARAAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
30 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2012 TIM REFORMASI BIROKRASI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012 Berlaku Keputusan Menteri
28 Tahun 2012 Penghentian Penugasan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
28 Tahun 2012 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU Dl LINGKUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENERJEMAH Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
27 Tahun 2012 Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
26 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
26 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA BANDUNG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
25 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
25 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II DAN MESS/WISMA DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
24 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
24 Tahun 2012 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Berlaku Keputusan Menteri
23 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
23 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KUPANG Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
22 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
22 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
21 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
20 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
20 Tahun 2012 PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
19 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
19 Tahun 2012 PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
18 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
18 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
17 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
17 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
16 Tahun 2012 Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
15 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
15 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
14 Tahun 2012 Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
14 Tahun 2012 PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
13 Tahun 2012 Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
13 Tahun 2012 Penghapusan Bangunan Gedung Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
12 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2012 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi Berlaku Undang-Undang Pendidikan Tinggi
11 Tahun 2012 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Pendidikan Ganesha Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
11 Tahun 2012 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Pada Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin Dari Daftar Barang Milik Negara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
10 Tahun 2012 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
10 Tahun 2012 Wajib Lapor Harta Kekayaan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
9 Tahun 2012 Pemberian Honorarium, Transpor, dan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 150/P/2011 TENTANG TIM KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN Berlaku Keputusan Menteri
8 Tahun 2012 Pemberian Insentif Bagi Pendidik Yang Bertugas Pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7 Tahun 2012 Pemberian Gaji dan Insentif Bagi Pendidik yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7 Tahun 2012 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Pada Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris dan di Kairo Dari Daftar Barang Milik Negara Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
6 Tahun 2012 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Negeri Padang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
6 Tahun 2012 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Hasanudin Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
5 Tahun 2012 Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5 Tahun 2012 Penghapusan Peralatan Kantor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
4 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
4 Tahun 2012 Penghapusan Bangunan Gedung dan Peralatan Kantor Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Trunojoyo Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
3 Tahun 2012 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
3 Tahun 2012 Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
2 Tahun 2012 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
2 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 229/P/2011 TENTANG TIM TRANSISI PERALIHAN UNIVERSITAS INDONESIA MENJADI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
1 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
1 Tahun 2012 TIM PERANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI NEGRERI BARU Berlaku Keputusan Menteri
172 Tahun 2011 Penghapusan Rumah Negara Golongan II dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Malang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
126 Tahun 2011 Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional IV Surabaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
91 Tahun 2011 Pemenang Artikel dan Lomba Karya Jurnalistik Berita Bidang Pendidikan Tahun 2011 Berlaku Keputusan Menteri
78 Tahun 2011 Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
77 Tahun 2011 Ketua Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Berlaku Keputusan Menteri Pengawasan
75 Tahun 2011 Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
74 Tahun 2011 Penghapusan Peralatan Kantor dan Peralatan Laboratorium dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
73 Tahun 2011 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
72 Tahun 2011 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Padang Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
71 Tahun 2011 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
70 Tahun 2011 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Gajah Mada Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
69 Tahun 2011 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Pattimura Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
68 Tahun 2011 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Padang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
67 Tahun 2011 Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
63 Tahun 2011 Pembentukan Komite Pengarah Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Berlaku Keputusan Menteri
62 Tahun 2011 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Malang Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
61 Tahun 2011 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
60 Tahun 2011 Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
59 Tahun 2011 Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
58 Tahun 2011 Pembubaran Balai Grafika Medan dan Balai Grafika Makassar Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
57 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
56 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
55 Tahun 2011 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
54 Tahun 2011 Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya; Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
53 Tahun 2011 Statuta Universitas Palangka Raya Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
52 Tahun 2011 Penetapan Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
52 Tahun 2011 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan Berlaku Keputusan Menteri
51 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
50 Tahun 2011 Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
50 Tahun 2011 Perubahan Atas Keputusan Menteh Pendidikan Nasional Nomor 006/P/2011 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Berlaku Keputusan Menteri
48 Tahun 2011 Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
47 Tahun 2011 Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
47 Tahun 2011 Penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di lingkungan Balai Bahasa Semarang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
46 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Tadulako Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berlaku Peraturan Pemerintah Administrasi
45 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Mataram Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
44 Tahun 2011 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
44 Tahun 2011 Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi Tahun Anggaran 2011 Berlaku Keputusan Menteri
43 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Jambi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
42 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
42 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menjadi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
41 Tahun 2011 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
41 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
40 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Udayana Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
40 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
39 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
39 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
38 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
38 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menjadi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional; Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
37 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
36 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
35 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Politeknik Negeri Malang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
34 Tahun 2011 Statuta Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
33 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
32 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
32 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Balai Grafika Makassar dan Eks Balai Grafika Medan menjadi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
31 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
31 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Barang Milik Negara Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
30 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
30 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
29 Tahun 2011 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
29 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
28 Tahun 2011 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
28 Tahun 2011 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Brawijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
27 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
27 Tahun 2011 Tim Pengendali dan Tata Kelola Program Pendukung Sektor Pendidikan (Governance and Oversight Group of Education Sector Support Programme (GOG-ESSP)) Berlaku Keputusan Menteri
26 Tahun 2011 Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
25 Tahun 2011 Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru Yang Bertugas Di Daerah Khusus Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
24 Tahun 2011 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
24 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
23 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
23 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani menjadi Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
22 Tahun 2011 Terbitan Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri
22 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menjadi Barang Milik Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
21 Tahun 2011 Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Aula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
21 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Eks. Pusat Perbukuan menjadi Barang Milik Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Buku
20 Tahun 2011 Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
19 Tahun 2011 Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
19 Tahun 2011 Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
18 Tahun 2011 Koordinasi Dan Pengendalian Program Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
18 Tahun 2011 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/P/2010 Tahun 2010 Tentang Tim Asistensi Perubahan Balai Grafika Medan Dan Balai Grafika Makassar Menjadi Program Studi Di Luar Domisili Pada Politeknik Negeri Media Kreatif Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
17 Tahun 2011 Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
16 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
15 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
14 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
13 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin Berlaku Undang-Undang Bantuan / Pendanaan Pendidikan
12 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berlaku Undang-Undang Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
11 Tahun 2011 Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10 Tahun 2011 Pemberian Kuasa Kepada Direktur yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional Tidak Berlaku Peraturan Menteri
9 Tahun 2011 Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
8 Tahun 2011 Statuta Universitas Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
7 Tahun 2011 Honorarium Guru Bantu Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
5 Tahun 2011 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
4 Tahun 2011 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
4 Tahun 2011 Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Terbuka Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
3 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Kementerian/Lembaga Lain Administrasi
3 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
2 Tahun 2011 Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Pada Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
1 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Kementerian/Lembaga Lain Administrasi
1 Tahun 2011 Penetapan 26 (dua puluh enam) Buku Teks Pelajaran Yang memenuhi Syarat Kelayakan digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
174 Tahun 2010 Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Untuk Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik, Berlaku Keputusan Menteri
117 Tahun 2010 Tim Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Di Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Berlaku Keputusan Menteri
80 Tahun 2010 Anggota Takmir Masjid Baitut Tholibin Kementerian Pendidikan Nasional Periode 2010 - 2013 Berlaku Keputusan Menteri
66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Peraturan Pemerintah Pengelolaan Satuan Pendidikan
49 Tahun 2010 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
48 Tahun 2010 Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2011-2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
47 Tahun 2010 Standar Kompetensi Lulusan Kursus Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
47 Tahun 2010 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/P/2010 tentang Panitia Pelaksana Hari Anak Nasional Tahun 2010 Berlaku Keputusan Menteri
46 Tahun 2010 Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pe Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
46 Tahun 2010 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Negeri Medan Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
45 Tahun 2010 Kriteria Kelulusan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
44 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
43 Tahun 2010 Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
42 Tahun 2010 Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
41 Tahun 2010 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Periwisata Berlaku Peraturan Pemerintah Kebudayaan
41 Tahun 2010 Penataan Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
40 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia In Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
39 Tahun 2010 Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
38 Tahun 2010 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
37 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
37 Tahun 2010 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Mulawarman Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
36 Tahun 2010 Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
36 Tahun 2010 Penghapusan Peralatan Kantor Yang Rusak Berat Akibat Bencana Gempa Bumi dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Kopertis Wilayah X Padang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
34 Tahun 2010 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
34 Tahun 2010 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Gadjah Mada Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
33 Tahun 2010 Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku Berlaku Peraturan Menteri Buku
33 Tahun 2010 Penghapusan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Diponegoro Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
32 Tahun 2010 Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
32 Tahun 2010 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Diponegoro Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
31 Tahun 2010 Penetapan 30 Buku Teks Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Berlaku Peraturan Menteri Buku
30 Tahun 2010 Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Buku
29 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
28 Tahun 2010 Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
28 Tahun 2010 Panitia Lokakarya Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
27 Tahun 2010 Program Induksi Bagi Guru Pemula Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
27 Tahun 2010 Panitia Pelaksana Hari Anak Nasional Tahun 2010 Berlaku Keputusan Menteri
26 Tahun 2010 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
26 Tahun 2010 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Peralatan Kantor dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
25 Tahun 2010 Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
25 Tahun 2010 Penghapusan Peralatan Kantor Yang Rusak Berat Akibat Bencana Gempa Bumi dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Politeknik Negeri Padang Berlaku Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi
24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Berlaku Peraturan Presiden Organisasi
24 Tahun 2010 Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
24 Tahun 2010 Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Brawijaya Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
23 Tahun 2010 Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Berlaku Peraturan Menteri Pengawasan
23 Tahun 2010 Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret Berlaku Keputusan Menteri Administrasi
22 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
21 Tahun 2010 Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
20 Tahun 2010 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
19 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
18 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
17 Tahun 2010 Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Peraturan Pemerintah Pengelolaan Satuan Pendidikan
16 Tahun 2010 Statuta Universitas Tadulako Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
14 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Gedung Pusat Kebudayaan Indonesia dan Wisma Atase Pendidikan dan kebudayaan di Cambera Australia Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
14 Tahun 2010 Pendidikan Kedinasan Berlaku Peraturan Pemerintah Pengelolaan Satuan Pendidikan
13 Tahun 2010 Tugas Wakil Menteri Pendidikan Nasional Berlaku
12 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrsah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
11 Tahun 2010 Cagar Budaya Berlaku Undang-Undang Kebudayaan
11 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Nusa Cendana Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
10 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 276/O/199 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
9 Tahun 2010 Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8 Tahun 2010 Pemberian Izin Usaha Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Perizinan
7 Tahun 2010 Pemenuhan kebutuhan,Peningkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau terkecil Terluar Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akeditasi Nasional Perguruan Tinggi Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
5 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
4 Tahun 2010 Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
3 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Berlaku Peraturan Kementerian/Lembaga Lain
3 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
2 Tahun 2010 Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
1 Tahun 2010 Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
84 Tahun 2009 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
81 Tahun 2009 Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
80 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
79 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
78 Tahun 2009 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf International pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
77 Tahun 2009 Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
76 Tahun 2009 Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
75 Tahun 2009 Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
74 Tahun 2009 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
73 Tahun 2009 Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
72 Tahun 2009 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 Tidak Berlaku Peraturan Menteri Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan
71 Tahun 2009 Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
68 Tahun 2009 Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
67 Tahun 2009 Akreditasi Berkala Ilmiah Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
66 Tahun 2009 Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia Berlaku Peraturan Menteri Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
64 Tahun 2009 Pejabat perbendaharaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
63 Tahun 2009 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tidak Berlaku Peraturan Menteri
62 Tahun 2009 Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olipiade Sain Internasional Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
61 Tahun 2009 Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tidak Berlaku Peraturan Menteri Administrasi
60 Tahun 2009 Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara Berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi
59 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang Berlaku Peraturan Menteri Organisasi
58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
57 Tahun 2009 Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat Berlaku Peraturan Menteri Bantuan / Pendanaan Pendidikan
56 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
55 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
54 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri Pengelolaan Satuan Pendidikan
53 Tahun 2009 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Tidak Berlaku Peraturan Menteri