SUBJEK PERATURAN

LAINNYA

LAYANAN

PORTAL

SIPERPU

PERATURAN TERBARU

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022

Pendidikan dan Layanan Psikologi

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2022

Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2022

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2022

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Widyaprada

TAUTAN

Kemendikbudristek

Merdeka Belajar

Beasiswa Unggulan

Rumah Belajar

Televisi Edukasi

Perpustakaan

Program Indonesia Pintar

Whistleblowing Systems

PENGUMUMAN

Layanan Pengaduan, Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi

08 Juli 2021

Deklarasi Zona Integritas Biro Hukum Mendukung Tercapainya Reformasi Birokrasi Dengan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Instansi Yang Bersih dan Bebas Korupsi.

21 Mei 2021

Komitmen Biro hukum Untuk Menjaga Integritas dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari korupsi.

15 April 2021

BERITA TERKINI

Biro Hukum Serah Terima Pemindahan Arsip Inaktif dan Arsip COVID-19

Umum

2 Agustus 2022

Kemendikbudristek Kembali Dorong Pelaksanaan PTM Terbatas Mengikuti Ketentuan SKB Empat Menteri

Peraturan

25 Maret 2022

RUU Sistem Pendidikan Nasional masih Tahap Perencanaan, Kemendikbudristek Libatkan Publik

Peraturan

24 Februari 2022

@birohukumdikbud

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan bantuan hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

@birohukumdikbud

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan konsultasi bidang hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

STATISTIK PERATURAN

PENGUNJUNG

SURVEI KEPUASAN

Penilaian anda sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk lebih baik lagi.

Beasiswa Unggulan

PENCARIAN SPESIFIK

SUBJEK PERATURAN

LAYANAN

PERATURAN TERBARU

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022

Pendidikan dan Layanan Psikologi

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2022

Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2022

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2022

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Widyaprada

TAUTAN

Kemendikbudristek

Merdeka Belajar

Rumah Belajar

Televisi Edukasi

Perpustakaan

Program Indonesia Pintar

Whistleblowing Systems

PENGUMUMAN

Layanan Pengaduan, Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi

Deklarasi Zona Integritas Biro Hukum Mendukung Tercapainya Reformasi Birokrasi Dengan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Instansi Yang Bersih dan Bebas Korupsi.

Komitmen Biro hukum Untuk Menjaga Integritas dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari korupsi.

BERITA TERKINI

Biro Hukum Serah Terima Pemindahan Arsip Inaktif dan Arsip COVID-19

Kemendikbudristek Kembali Dorong Pelaksanaan PTM Terbatas Mengikuti Ketentuan SKB Empat Menteri

RUU Sistem Pendidikan Nasional masih Tahap Perencanaan, Kemendikbudristek Libatkan Publik

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan bantuan hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan konsultasi bidang hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

STATISTIK PERATURAN

PENGUNJUNG

SURVEI KEPUASAN

Media Sosial