SUBJEK PERATURAN

LAINNYA

LAYANAN

PORTAL

SIPERPU

PERATURAN TERBARU

Keputusan Menteri Nomor 196/O/2022

Kelas Jabatan di Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Surat Edaran Eselon I Nomor 14 Tahun 2022

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 Tahun 2022

Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

TAUTAN

Kemendikbudristek

Merdeka Belajar

Beasiswa Unggulan

Rumah Belajar

Televisi Edukasi

Perpustakaan

Program Indonesia Pintar

Whistleblowing Systems

PENGUMUMAN

Layanan Pengaduan, Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi

08 Juli 2021

Deklarasi Zona Integritas Biro Hukum Mendukung Tercapainya Reformasi Birokrasi Dengan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Instansi Yang Bersih dan Bebas Korupsi.

21 Mei 2021

Komitmen Biro hukum Untuk Menjaga Integritas dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari korupsi.

15 April 2021

BERITA TERKINI

Kemendikbudristek Kembali Dorong Pelaksanaan PTM Terbatas Mengikuti Ketentuan SKB Empat Menteri

Peraturan

25 Maret 2022

RUU Sistem Pendidikan Nasional masih Tahap Perencanaan, Kemendikbudristek Libatkan Publik

Peraturan

24 Februari 2022

Terbitkan Surat Edaran, Kemendikbudristek Setujui PTM Terbatas 50 Persen di Wilayah PPKM Level 2

Peraturan

3 Februari 2022

@birohukumdikbud

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan bantuan hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

@birohukumdikbud

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan konsultasi bidang hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

STATISTIK PERATURAN

PENGUNJUNG

SURVEI KEPUASAN

Penilaian anda sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk lebih baik lagi.

Beasiswa Unggulan

PENCARIAN SPESIFIK

SUBJEK PERATURAN

LAYANAN

PERATURAN TERBARU

Keputusan Menteri Nomor 196/O/2022

Kelas Jabatan di Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Surat Edaran Eselon I Nomor 14 Tahun 2022

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 Tahun 2022

Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

TAUTAN

Kemendikbudristek

Merdeka Belajar

Rumah Belajar

Televisi Edukasi

Perpustakaan

Program Indonesia Pintar

Whistleblowing Systems

PENGUMUMAN

Layanan Pengaduan, Whistleblowing System dan Pengendalian Gratifikasi

Deklarasi Zona Integritas Biro Hukum Mendukung Tercapainya Reformasi Birokrasi Dengan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Instansi Yang Bersih dan Bebas Korupsi.

Komitmen Biro hukum Untuk Menjaga Integritas dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari korupsi.

BERITA TERKINI

Kemendikbudristek Kembali Dorong Pelaksanaan PTM Terbatas Mengikuti Ketentuan SKB Empat Menteri

RUU Sistem Pendidikan Nasional masih Tahap Perencanaan, Kemendikbudristek Libatkan Publik

Terbitkan Surat Edaran, Kemendikbudristek Setujui PTM Terbatas 50 Persen di Wilayah PPKM Level 2

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan bantuan hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

Dalam rangka penyampaian permohonan pembentukan peraturan perundang undangan dan permohonan konsultasi bidang hukum Biro Hukum siap membantu dengan proses standar layanan yang telah ditetapkan di Biro Hukum.

STATISTIK PERATURAN

PENGUNJUNG

SURVEI KEPUASAN

Media Sosial